NEWS
-

Pengamat: Restitusi Pajak Hak Wajib Pajak, Jangan Dipersulit
JAKARTA. Wacana pembatasan atau penundaan restitusi pajak dinilai berpotensi menimbulkan dampak luas bagi dunia usaha. Selain mengganggu arus kas perusahaan, kebijakan tersebut juga dikhawatirkan dapat mempengaruhi iklim investasi serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai wacana pembatasan atau penundaan restitusi pajak berpotensi mengganggu likuiditas perusahaan […]
-

Aturan Restitusi Pajak Dirombak, Kepercayaan Wajib Pajak Jadi Taruhan
JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru soal restitusi pajak di tengah munculnya wacana pembatasan hingga penundaan pengembalian pajak demi menjaga kas negara. Kebijakan ini dinilai menjadi titik krusial bagi kepercayaan wajib pajak. Di satu sisi, pemerintah ingin memperketat tata kelola dan mencegah kebocoran, namun di sisi lain, kekhawatiran muncul karena langkah tersebut berpotensi mengganggu kepastian […]
-

Bea Cukai-DJP Segel 4 Kapal Wisata Asing, Diduga Hindari Pajak
JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyegel sejumlah kapal wisata asing yang diduga melanggar aturan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor di Indonesia. Penyegelan dilakukan setelah petugas gabungan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal wisata di kawasan Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Kepala Seksi Penindakan II Kantor Wilayah Bea […]
-

Pengajuan Nyaris Tembus Rp300 T, Pencairan Restitusi Pajak Diperketat
JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan terus memantau pencairan restitusi pajak secara rutin dari bulan ke bulan guna mencegah kebocoran. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (13/4/2026). Purbaya menjamin pemerintah tidak akan menghentikan pencairan restitusi kepada para wajib pajak. Menurutnya, restitusi hanya akan dicairkan kepada pihak yang berhak. […]
-

DJP Soroti Banyak WP yang Setoran PPh-nya di Bawah 0,5% dari Omzet
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) kembali menyoroti banyaknya wajib pajak badan yang memiliki rasio PPh badan terhadap omzet (corporate tax to turnover ratio/CTTOR) rendah. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Eureka Putra mengatakan angka CTTOR rendah mengindikasikan bahwa wajib pajak belum melaporkan labanya dengan benar ke dalam SPT. “Jadi, dari data bottom line laporan keuangan, kita […]
WA only