NEWS
-
Bebas Pajak untuk Donasi Korban Banjir
Pemerintah akan membebaskan pengenaan pajak dan memberi izin bagi perusahaan garmen tekstil dalam negeri yang mendonasikan produk pakaian untuk korban bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatra. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto serta dukungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) dan memberikan […]
-
Otoritas Pajak Korea dan RI Saling Bantu Tagih Pajak
Otoritas Pajak Korea Selatan dan Indonesia memperkuat kerjasama penagihan tunggakan pajak lintas negara. Terutama tunggakan yang bersifat serius dan berulang. Ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bantuan penagihan pajak antara Nasional Tax Service (NTS) Korea Selatan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, di Jakarta, Selasa (9/12) lalu. Pertemuan tersebut dihadiri komisaris NTS Korea Selatan Lim Kwanghyun […]
-
Awasi Kepatuhan, DJP Panggil WP Kaya untuk Klarifikasi Data Pajak
Ditjen Pajak (DJP) telah memanggil wajib pajak orang kaya atau high wealth individual (HWI) untuk mengklarifikasi data-data yang terkait dengan pajak. Topik tersebut menjadi salah satu pembahasan utama media nasional pada hari ini, Senin (15/12/2025). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan DJP memiliki data-data yang bisa menjadi landasan untuk melakukan benchmarking atas kepatuhan para wajib pajak. […]
-
Dirjen Pajak Bersiap Buka Perluasan Pertukaran Data Antarinstansi
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara. Dalam diskusi publik bertajuk ‘Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba’ yang digelar Kamis (11/12/2025), Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai […]
-
DJP Ingatkan WP Soal Perubahan Saluran Resmi Pelaporan Pengaduan
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan ada perubahan saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-21/PJ/2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli menyebutkan ada perubahan saluran untuk masyarakat menyampaikan pengaduan, seperti perubahan nomor telepon ataupun alamat email khusus pengaduan. “Sehubungan dengan terbitnya PER-21/PJ/2025 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan di Lingkungan Direktorat […]
WA only