Mindblown: a blog about philosophy.
-
Komwasjak: Instansi yang Paling Banyak Diadukan adalah DJP
Ditjen Pajak (DJP) menjadi instansi yang paling banyak diadukan ke Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Dalam sebuah unggahan di Instagram, Komwasjak menyatakan telah menerima pengaduan sepanjang 2023. Tanpa menyebut jumlahnya, Komwasjak mengatakan telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan permasalahan perpajakan. “Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Komwasjak adalah menerima pengaduan. … Instansi yang paling banyak […]
-
Broker Ungkap Diskon PPN Rumah Sampai Rp 5 Miliar Belum Ngefek
Penjualan properti masih belum bergeliat meski pemerintah sudah mengeluarkan insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) yang ditetapkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 120/202, mulai berlaku pada 21 November 2023. Insentif itu pembelian rumah resmi berlaku. Kalangan broker mengungkapkan banyak calon pembeli yang menahan pembeliannya “Karena juklak (petunjuk pelaksana)-nya masih belum keluar, kita […]
-
Ada e-Bupot 21/26, DJP Sebut e-SPT Masih Dapat Diakses untuk Ini
Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 masih dapat diakses meski saat ini sudah tersedia aplikasi e-bupot 21/26. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan aplikasi e-SPT masih dapat diakses untuk pembuatan, penyampaian, dan/atau pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 sampai dengan masa pajak Desember 2023. “Untuk itu, e-SPT masih dapat diakses untuk pelaporan SPT masa pajak sebelum Januari 2024,” […]
-
Pajak Minimum Global akan Berlaku, Bahlil: Tax Holiday Harus Tetap Ada
JAKARTA, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berpandangan insentif pajak masih tetap diperlukan guna menarik investasi ke dalam negeri. Meskipun Indonesia dan beberapa negara akan memberlakukan pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) mulai tahun ini, menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, insentif pajak tetap perlu diberikan. Insentif itu terutama […]
-
Bahlil Akui Pajak Hiburan 40%-75% Berdampak ke Investasi
JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menanggapi soal polemik kenaikan pajak hiburan menjadi 40%-75% yang mendapat penolakan dari kalangan pelaku usaha. Penetapan pajak hiburan ini tercantum dalam Undang-undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) […]
Got any book recommendations?
WA only