NEWS
-
Ketergantungan Fiskal Daerah Capai 70%, Bappenas Dorong Penguatan Pajak Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Bappenas pun mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) guna memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Anang Budi […]
-
Pertukaran Data Kripto Lintas Negara Belum Cukup Dongkrak Penerimaan Pajak di 2027
Implementasi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) untuk pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara diperkirakan belum memberikan tambahan penerimaan pajak yang signifikan pada 2027. Meski berpotensi memperluas akses Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap data aset kripto di luar negeri, proses pertukaran, pencocokan, hingga tindak lanjut data membutuhkan waktu. Saat dikonfirmasi terkait persiapan implementasinya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan […]
-
Deteksi Gangguan Sedini Mungkin, DJP Pantau dan Evaluasi Coretax
Ditjen Pajak (DJP) akan meninjau kinerja sistem coretax administration system secara berkelanjutan selama program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak berlangsung. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan kegiatan peninjauan bertujuan untuk mendeteksi sekaligus menangani gangguan teknis pada coretax secepat mungkin. “Apabila terjadi kendala, langkah penanganan dilakukan sesuai jenis gangguan, disertai koordinasi […]
-
Manfaatkan AI, Negara Ini Percepat VAT Refund Turis Jadi 1 Hari Kerja
Uni Emirat Arab (UEA) mempercepat proses pengembalian PPN (VAT refund) bagi turis asing menjadi 1 hari kerja dari sebelumnya sekitar 9 hari. Percepatan ini dilakukan melalui peluncuran sistem digital berbasis artificial intelligence (AI) di 3 bandara utama UEA. Menurut otoritas pajak (Federal Tax Authority/FTA), platform tersebut mampu menyederhanakan prosedur VAT refund, memangkas waktu tunggu, dan […]
-
Wajib Pajak yang Patuh Harus Dapat Prioritas, Pakar UI Sarankan Restitusi Pajak Berbasis Risiko
Pemerintah disarankan menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam pemeriksaan restitusi pajak agar pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengurangi pengawasan terhadap penerimaan negara. Pakar Kebijakan Perpajakan dan Perpajakan Internasional Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Ning Rahayu, mengatakan wajib pajak dengan rekam jejak kepatuhan baik seharusnya memperoleh prioritas percepatan restitusi. Sementara itu, wajib pajak […]
WA only