NEWS
-
Core Indonesia Desak Pemerintah Koreksi Total Kebijakan Ekonomi, Batalkan Pajak & Pangkas Belanja
Gelombang unjuk rasa dan keresahan publik yang meluas menjadi sinyal bahaya bagi pemerintah. Sejumlah ekonom mendesak agar pemerintah segera melakukan koreksi kebijakan ekonomi secara konkret, terutama pada sektor fiskal dan alokasi belanja negara. Mereka menilai, kebijakan yang ada saat ini tidak berpihak pada masyarakat kelas menengah bawah dan justru membebani keuangan negara. Direktur Eksekutif Center […]
-
Skema Bagi Hasil Pajak Karyawan untuk Daerah Mau Diubah, Ini Bocorannya!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan perubahan mekanisme bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Ke depan direncanakan pembagian hasil PPh 21 ke daerah berdasarkan domisili karyawan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan selama ini pembagian hasil PPh 21 ke daerah masih mengacu pada lokasi pemotong pajak. “Untuk PPh Karyawan atau PPh […]
-
Ketidakadilan Fiskal Picu Gelombang Protes, Perlu Reformasi Pajak?
Besarnya gaji dan tunjangan pejabat negara memicu gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari terakhir. Di media sosial, bahkan muncul seruan “stop bayar pajak”. Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai situasi yang terjadi belakangan ini berpotensi mengganggu kepatuhan formal wajib pajak, meski dampaknya diperkirakan tidak terlalu besar. Dia tidak yakin […]
-
DJP Minta Dukungan Publik Bayar Pajak, Sebut Tanggung Jawab Bersama
Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing ajakan tidak membayar pajak yang belakangan ramai di media sosial. DJP menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan kepercayaan publik demi keberlanjutan perekonomian nasional. Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengingatkan bahwa situasi kondusif menjadi kunci agar ekonomi tetap bergerak. “Kami memahami munculnya ajakan untuk tidak […]
-
Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru Tahun Depan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada pemberlakuan pajak baru maupun kenaikan tarif pada 2026. Hal itu disampaikan meski target pendapatan negara naik tinggi pada tahun depan. “Karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru. Sering dalam hal ini dari media disampaikan seolah-olah upaya untuk meningkatkan […]
WA only