NEWS
-

Harga Minyak Dunia Tekan Ketahanan Fiskal RI
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan, kenaikan harga minyak dunia menjadi ancaman serius bagi ketahanan fiskal Indonesia. Ini terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut Juda, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel dapat menambah beban defisit APBN hingga Rp 6,8 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan demi […]
-

Intervensi Obligasi Bebani Fiskal Negara
Pemerintah mulai melakukan intervensi bertahap di pasar obligasi untuk meredam tekanan nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. Langkah tersebut dilakukan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) secara rutin menggunakan dana pengelolaan kas pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah masuk pasar obligasi secara bertahap seiring mulai kembalinya minat investor asing […]
-

Data Fiskal Membaik, Tapi Risiko Tetap Mengintai
JAKARTA. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 menunjukkan perbaikan. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN menyusut menjadi Rp 164,4 triliun, atau setara 0,64% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibanding posisi Maret yang mencapai 0,93% PDB. Perbaikan tersebut ditopang kenaikan pendapatan negara yang mulai melampaui laju tekanan fiskal di awal tahun. […]
-

Relaksasi SPT Belum Dongkrak Kepatuhan
Pemerintah telah memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan hingga akhir Mei 2026. Tapi perpanjangan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap jumlah pelaporan. DJP mencatat dalam kurun 30 April hingga 17 Mei 2026, total SPT yang masuk bertambah 1,71% dari 13,06 juta menjadi 13,28 juta SPT. Penambahan terbesar tetap berasal dari segmen wajib pajak […]
-

Pajak Demi Biayai Berantas Rokok Ilegal
Pemerintah memperluas pemanfaatan dana pajak rokok untuk memperkuat pemberantasan rokok ilegal. Hal itu termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok. Beleid tersebut mengatur, pemerintah pusat kini dapat menggunakan sebagian penerimaan pajak rokok untuk kegiatan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Kebijakan ini […]
WA only