JAKARTA. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 menunjukkan perbaikan. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN menyusut menjadi Rp 164,4 triliun, atau setara 0,64% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibanding posisi Maret yang mencapai 0,93% PDB.
Perbaikan tersebut ditopang kenaikan pendapatan negara yang mulai melampaui laju tekanan fiskal di awal tahun. Per April 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 918,4 triliun atau 29,1% dari target APBN sebesar Rp 3.153,6 triliun.
Angka tersebut tumbuh 13,3% secara tahunan. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp 1.082,8 triliun atau 28,2% dari target, melonjak 34,3% secara tahunan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penyusutan defisit menjadi sinyal positif bagi fiskal. Ia menepis kekhawatiran sebelumnya, analis yang sebelumnya memperkirakan defisit APBN bisa melebar mendekati 3,6% PDB jika tren Maret dihitung secara tahunan.
“Sekarang kalau pakai pendekatan yang sama, 0,6% kali tiga (berarti sekitar 1,8%). Tapi hitungannya enggak begitu,” ujar Purbaya dalam konferensi pers, Selasa (19/5).
Menurut Purbaya, perbaikan APBN juga tercermin dari keseimbangan primer yang kembali surplus Rp 28 triliun. Surplus tersebut bukan berasal dari pengetatan belanja pemerintah.
Sebaliknya, pemerintah tetap mempercepat belanja untuk menjaga momentum pertumbuhan. “Belanja pemerintah juga enggak dikendorin,” tegas Purbaya.
Kemenkeu mencatat penerimaan pajak tumbuh mencapai 16% secara tahunan per April 2026. Penerimaan perpajakan dan cukai juga mulai kembali positif sebesar 0,6% setelah sempat terkontraksi pada Maret. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh 11,6% menjadi Rp 171,3 triliun.
Tetap waspada
Meski demikian, Economist Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan, perbaikan fiskal April belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental APBN. Menurut dia, April secara historis menjadi bulan kuat bagi penerimaan negara karena bertepatan dengan puncak pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan.
Yusuf menilai tantangan utama APBN kini justru datang dari sisi belanja negara. Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia di atas asumsi dasar APBN dinilai berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi.
“Tekanan fiskal menjadi berlapis karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak. Ketika harga minyak naik bersamaan dengan depresiasi rupiah, pemerintah harus membayar impor energi lebih mahal dalam dolar AS dan mengonversinya ke rupiah pada kurs yang lebih tinggi,” katanya.
Yusuf memperkirakan target defisit APBN di kisaran 2,9% PDB masih dapat dijaga. Namun, ruang pengaman fiskal akan semakin tipis apabila harga minyak bertahan tinggi dan tekanan rupiah berlanjut hingga semester II-2026.
Pandangan lebih optimistis disampaikan Global Markets Economist Myrdal Gunarto. Ia melihat produktivitas pendapatan negara mulai membaik seiring peningkatan pengumpulan pajak dan perbaikan administrasi perpajakan.
Myrdal menambahkan, efisiensi anggaran pemerintah yang diklaim lebih dari Rp 200 triliun dapat menjadi bantalan fiskal untuk mengantisipasi lonjakan subsidi energi apabila harga minyak dunia meningkat tajam. Myrdal optimistis defisit APBN tahun ini berada di bawah ambang 3% PDB.
Sumber : Harian Kontan, Rabu, 20 Mei 2026. Halaman 2.
WA only
Leave a Reply