Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Godok Skema Pemberian Fasilitas Kepabeanan Investor di IKN
Pemerintah tengah merumuskan tata cara pemberian fasilitas kepabeanan kepada investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati fasilitas kepabeanan akan disalurkan untuk menarik investasi di IKN. Dalam hal ini, Kemenkeu ditugaskan membuat ketentuan mengenai pelaksanaan dan tata cara pemberian fasilitas tersebut. “Implementasi fasilitas kepabeanan untuk IKN, itu dibutuhkan rumusan baru,” katanya dalam […]
-
Asumsi ICP dan Lifting Minyak Direvisi, Setoran Pajak Bakal Bertambah
Pembahasan Panja A Banggar DPR mengidentifikasi penerimaan pajak pada RAPBN 2024 dapat bertambah Rp2 triliun sejalan dengan perubahan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan asumsi sementara ICP dan lifting minyak kini lebih tinggi dari usulan pemerintah. Menurutnya, perubahan asumsi ICP dan lifting minyak tersebut akan berdampak terhadap […]
-
Sri Mulyani Revisi Target Penerimaan Pajak jadi Rp 1.988,9 Triliun pada 2024
Pemerintah bersama DPR menyepakati kenaikan target penerimaan pajak menjadi Rp 1.988,9 triliun pada 2024. Adapun target sebelumnya dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 1.986,9 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan target mengalami penyesuaian karena perubahan proyeksi asumsi makro dan keberlanjutan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. “Kami mengidentifikasi kenaikan penerimaan dari sisi penerimaan pajak adanya Rp 2 triliun yang […]
-
Ketentuan Zakat Bisa Kurangi Pajak Diharap Optimal
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin ingin zakat menjadi pengurang pajak penghasilan (PPh) bisa dioptimalkan. Hal ini disampaikannya untuk mendorong potensi zakat sebagai salah satu sektor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dari sektor dana sosial. “Permintaan supaya zakat nanti bisa mengurangi pajak, kita sedang perjuangkan usulan itu bisa terlaksana,” ujar Kiai Ma’ruf saat mengukuhkan kepengurusan Komite […]
-
Beneficial Ownership Perusahaan Energi, ESDM Pakai Data NPWP dari DJP
Pemerintah mendorong pemanfaatan dan pencatatan data beneficial ownership (pemilik manfaat) perusahaan sektor energi. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan tidak tersedianya informasi beneficial ownership dapat memunculkan masalah bagi perusahaan. Ketiadaan informasi tersebut membuat lawan bisnis tidak mengetahui secara gamblang dengan siapa bisnis dijalankan. “Tersedianya informasi beneficial ownership dapat memudahkan […]
Got any book recommendations?
WA only