NEWS
-
Purbaya Tolak Pembebasan Pajak Sejumlah BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu), menolak permintaan CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, untuk membebaskan kewajiban pajak bagi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN). Pajak tersebut belum dipenuhi sejak 2023. Pasalnya, perusahaan yang dimaksud justru mencatatkan keuntungan dan sebagian sahamnya dimiliki investor asing. “Ya, engga bisa, itu kan sudah […]
-
DJP Sebut Hanya Sedikit WP Batu Bara yang Bayar Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menyebut masih banyak penambang batu bara yang tidak menyetorkan pajak ke kas negara meski sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Ihsan Priyawibawa mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi DJP dalam memajaki wajib pajak sektor pertambangan batu bara adalah sulitnya mengawasi struktur biaya dari pelaku usaha sektor tersebut. […]
-
Jepang Berencana Memberi Keringanan Pajak untuk Dorong Belanja Modal
Pemerintah Jepang berencana memperkenalkan keringanan pajak tambahan untuk mendorong investasi perusahaan, demikian dilaporkan harian bisnis Nikkei, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (11/12/2025). Keringanan pajak yang sedang dipertimbangkan termasuk memberikan kredit pajak kepada perusahaan hingga 7% dari belanja modal atau mengizinkan mereka untuk mulai memperhitungkan penyusutan aset yang dibeli segera, demikian dilaporkan Nikkei, tanpa menyebutkan sumber. […]
-
Amazon Bayar Rp 9,6 Triliun untuk Sengketa Pajak, Italia Tetap Lanjutkan Investigasi
Amazon sepakat membayar 510 juta euro atau sekitar US$ 582 juta atau sekitar Rp 9,66 triliun kepada otoritas pajak Italia untuk menyelesaikan sengketa pajak yang telah berlangsung lama. Kesepakatan ini menjadi salah satu kasus perpajakan terbesar yang melibatkan raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut di negara itu. Namun, langkah damai ini ternyata tidak menghentikan langkah […]
-
Aturan Baru DJP 2025, 14 Kelompok Wajib Pajak Bisa Nonaktif
Pelaku usaha dan wajib pajak perlu semakin mencermati perubahan aturan perpajakan. Mulai Oktober 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan kebijakan baru. Aturan tersebut memungkinkan penghentian akses pembuatan faktur pajak elektronik bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan secara konsisten. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya DJP meningkatkan kepatuhan melalui sistem Coretax […]
WA only