Mindblown: a blog about philosophy.
-
Self Assessment dan Pengawasan pada Wajib Pajak
Jakarta. Sejak reformasi pada 1983, sistem perpajakan di Indonesia resmi beralih dari official assessment menjadi self assessment. Sistem perpajakan yang semula menitikberatkan pada pembayaran pajak berdasarkan penetapan oleh petugas pajak kemudian berubah menjadi sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Landasan filosofis perubahan sistem perpajakan ini […]
-
Juru Sita Datangi Lokasi Usaha WP, Beri Konseling soal Penagihan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung menyambangi 3 wajib pajak di tempat usahanya di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi untuk melakukan konseling penagihan pada 1 Februari 2024. KPP Madya Bandung menugaskan 3 juru sita pajak negara (JSPN) antara lain Irvan Sofwan, Wahyu Gunardjo, dan Ade Wildan Rahmannudin. Dalam konseling tersebut, mereka memberikan edukasi kepada wajib […]
-
6 Harta yang Wajib Dilaporkan dalam SPT Pajak 2024 Sebelum Batas Akhir
JAKARTA. Batas lapor pajak 2024 untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) periode 2023 ditutup pada akhir Maret 2024. Bukan hanya sekadar melaporkan penghasilan rutin ataupun bukti potong, WP OP juga harus mengisi daftar harta yang dimiliki dalam SPT Tahunan. Setidaknya terdapat enam kategori harta yang WP wajib laporkan dalam SPT […]
-
Sri Mulyani Akui Rasio Pajak RI Masih Rendah, Ini Penyebabnya
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), maupun negara G20. “Ya, Indonesia rasio perpajakannya masih rendah kalau kita membandingkannya dengan negara ASEAN, OECD, negara G20,” kata […]
-
Daftar Tarif Pajak Baru yang Berlaku di Sumatera Utara, Simak di Sini
MEDAN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara 1/2024. Perda tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 94 Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pasal tersebut mengharuskan pemerintah daerah mengatur […]
Got any book recommendations?
WA only