NEWS
-
Dirjen Pajak Sebut Program Pengurangan Sanksi Bisa Ringankan Beban WP
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan program pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) digulirkan guna meringankan beban wajib pajak akibat keterlambatan pembayaran pajak atau kekhilafan. Sejalan dengan itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mendorong seluruh wajib pajak mengikuti program tersebut. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan PSA sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK 71/2026 dan Keputusan Dirjen […]
-
DJP: Makin Cepat Bayar Utang Pajak, Makin Besar Sanksi Dikurangi
Makin cepat wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) dan membayar pokok utang pajak, makin jumbo pula pengurangan sanksi administratif yang dapat diberikan Ditjen Pajak (DJP). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan wajib pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hingga 100% sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak […]
-
Pajak Daerah Tumbuh Lebih Cepat dari Ekonomi, Mungkinkah?
Penerimaan pajak daerah ternyata berpotensi tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kajian Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA bertajuk Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah mengestimasi tax buoyancy nasional sebesar 1,137, yang menunjukkan respons penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam jangka panjang. Tax buoyancy memberikan informasi mengenai seberapa besar peningkatan […]
-
22.662 Wajib Pajak Terindikasi Masuk Cakupan Pajak Minimum Global
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 22.662 wajib pajak yang tergabung dalam 1.988 grup usaha terindikasi masuk cakupan pajak minimum global (Global Minimum Tax/GMT). Namun, baru sekitar 25% di antaranya yang sudah menerapkan regulasi, berdasarkan data per 22 Oktober 2026. Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat menutup acara sosialisasi perpajakan yang digelar Kantor […]
-
DJP Hapus Sanksi Telat Lapor SPT Pajak 100 Persen hingga Akhir 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghapusan sanksi administratif hingga 100 persen bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak sampai dengan 2025. Sanksi dihapus sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan besaran pengurangan atau penghapusan sanksi bergantung pada waktu wajib […]
WA only