NEWS
-
Ditjen Pajak Bisa Intip Data Uang Elektronik Mulai 2026
Langkah Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak mengejar sektor ekonomi informal makin terang. Mulai Tahun depan informasi keuangan yang dipertukarkan secara otomatis antarnegara atau Automatic Exchange of Information (AEoI) akan di perluas. Perluasan ini mencakup rekening produk uang elektronik dan mata uang digital bank sentral alias central bank digital currency (CBDC). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi […]
-
PMK Digodok! E-Money dan Mata Uang Digital Bakal Masuk Data Pajak Global Mulai 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa mulai tahun data 2026, informasi keuangan yang dipertukarkan secara otomatis antarnegara (Automatic Exchange of Information / AEOI) akan diperluas. Perluasan ini mencakup rekening produk uang elektronik (e-money) dan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency / CBDC). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Amendments to […]
-
8 Kelompok Wajib Pajak yang Bisa Hapus NPWP Berdasarkan Aturan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menetapkan aturan baru terkait penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Kini, wajib pajak dapat mengajukan penghapusan NPWP apabila sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan ini resmi tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib […]
-
Gugatan Tidak Jelas, MK Tolak Uji Materiil atas Pajak Pensiun
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil yang diajukan atas ketentuan pajak atas pensiun dalam UU PPh s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan pemohon dalam Permohonan Nomor 170/PUU-XXIII/2025 tidak mampu menyusun permohonan dengan cermat. “Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan dan kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan […]
-
Gali Potensi Pajak Membangun Sendiri, Fiskus Lakukan Penyisiran
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sambas melaksanakan kegiatan edukasi PPN kegiatan membangun sendiri (KMS) melalui penyisiran secara langsung di Kabupaten Sambas. Dalam penyisiran itu, terdapat 5 bangunan yang masih dalam tahap pembangunan dan memiliki luas bangunan lebih dari 200 meter persegi. Berdasarkan PMK 61/2022, 5 bangunan tersebut masuk dalam kriteria KMS yang dikenai […]
WA only