Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bahlil Ngadu ke Jokowi, Mau Tukin Jajarannya Kayak PNS Pajak!
Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menaikkan tunjangan kinerja (tukin) jajarannya. Permintaan itu ia sampaikan langsung dihadapan Jokowi dalam acara Rakornas Investasi 2023 yang turut dihadiri sekitar 20 gubernur, 200 bupati dan walikota, serta 36 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu […]
-
Cuma Klik, Tokopedia Luncurkan Fitur Bayar Pajak Daerah dan Retribusi di Sumut
Tokopedia resmi meluncurkan fitur ‘Pajak Daerah’ dan ‘Retribusi’ untuk warga Sumatera Utara (Sumut). Fitur ini mempermudah masyarakat, termasuk pelaku usaha, di 28 kota atau kabupaten di Provinsi Sumatera Utara–membayar beragam pajak daerah maupun retribusi secara online. Fitur Pajak Daerah di Tokopedia memungkinkan warga Sumut membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan […]
-
Tak Lapor SPT Pajak, Pengusaha Medan Ini Dipenjara 2 Tahun!
Pelanggaran aturan perpajakan bisa berujung pada pidana. Hal ini terbukti melalui kasus Dermawati Turnip, pengusaha asal medan ini tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sehingga berakhir dipenjara. Demikianlah siaran pers yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis (7/12/2023). Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan atas kasus pidana perpajakan yang melibatkan terdakwa Dermawati Turnip. Berdasarkan […]
-
Kenapa NIK Harus Jadi NPWP Tahun Depan?
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan PMK Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam aturan tersebut wajib pajak (WP) pribadi diharuskan menjadikan NIK sebagai NPWP mulai 2024 mendatang. Karenanya saat ini para WP harus memadankan NIK sebagai NPWP paling lambat 31 Desember 2023 atau tersisa 24 hari lagi. Namun kenapa hal ini harus untuk dilakukan? Melansir dari situs […]
-
Heru optimis perda tentang pajak dan retribusi dapat tingkatkan PAD
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono optimistis Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan.. “Harapannya, dapat memberikan kepastian terkait subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaan pajak, serta meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan, karena […]
Got any book recommendations?
WA only