NEWS
-
Masih Dibahas, Insentif Pajak Hiburan Belum Jelas!
Pemerintah tak kunjung menerbitkan pemberian insentif pajak berupa pajak penghasilan (PPh) badan untuk sektor pariwisata. Padahal, insentif itu merupakan permintaan langsung Presiden Joko Widodo untuk merespons polemik tingginya tarif pajak hiburan khusus sebesar 40%-75% yang termuat dalam UU HKPD. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, aturan itu hingga kini masih […]
-
Aturan Diskon Pajak ke Eksportir yang Simpan Dolar di RI Rampung
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, ketentuan insentif pajak penghasilan (PPh) terbaru bagi pengusaha yang memarkirkan dolarnya di dalam sistem keuangan Indonesia telah selesai dibahas. Ia mengatakan, peraturan yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 123 Tahun 2015 itu sudah selesai diharmonisasikan antar kementerian atau lembaga terkait, dan juga sudah […]
-
Pelaku Usaha Ajukan Judicial Review Pajak Hiburan, Mendagri: Enggak Apa-apa…
Pelaku usaha mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan pajak hiburan atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya terbuka kepada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan […]
-
Perdagangan Kripto di RI Sulit Bersaing dengan Negara Lain, Ini Sebabny
Pengenaan pajak kripto di Tanah Air masih tinggi, sehingga mengurangi minat investor terhadap aset digital tersebut. Minat transaksi aset kripto di Indonesia pun telah menurun dari tahun ke tahun. Trader Tokocrypto, Fyqieh Fachrur mengakui bahwa pajak kripto di Tanah Air memang masih tinggi. Akibat permasalahan ini membuat Indonesia sulit bersaing dengan negara lain, karena banyak […]
-
Sri Mulyani Pastikan Insentif PPN Pembelian Rumah Rp 5 Miliar Berlanjut Tahun Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemberian insentif fiskal pajak pertambahan nilai (PPN) pembelian rumah komersial maksimal Rp 5 miliar akan diteruskan tahun ini. Ia mengatakan saat ini Kementerian Keuangan sedang mengurus regulasinya. “Karena ini pindah tahun anggaran, kami perlu Peraturan Menteri Keuangan yang sedang diselesaikan dan akan segera dikeluarkan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers […]
WA only