NEWS
-
Airlangga: Presiden AS Joe Biden Dukung Indonesia Masuk Anggota OECD
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melanjutkan misinya agar menjadi anggota tetap dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan langsung rencana keanggotaan OECD kepada Presiden Amerika […]
-
Lapangan Kerja Bertambah dan Upah Karyawan Naik, Target PPh 21 Dikerek
Pemerintah telah menerbitkan Perpres 75/2023 yang salah satunya menaikkan target penerimaan PPh Pasal 21 pada 2023 sebesar 17,2%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan perubahan target penerimaan pajak biasa terjadi sebagai dampak dari perubahan kegiatan ekonomi. Saat ini, pemerintah memandang ekonomi telah pulih ditandai dengan mulai munculnya lapangan kerja baru serta […]
-
Menteri ESDM Minta Pengusaha Antisipasi Penerapan Pajak Karbon di 2026
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengantisipasi penerapan pajak karbon pada 2026 mendatang. Pasalnya, penerapan ini disinyalir berdampak terhadap produk-produk dalam negeri. Arifin mengatakan sejumlah negara lain juga akan menerapkan pajak karbon. Kemudian, ada penerapan pajak karbon lintas batas atau cross border carbon mechanism. Setiap produk nantinya kemungkinan akan dibebani pajak karbon […]
-
Pembebanan Piutang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih, Cek Lagi Syaratnya
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP). Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, besarnya PKP ditentukan berdasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M), termasuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih […]
-
Pajak Karbon Lintas Negara Dilaksanakan 2026, Industri Harus Segera Kurangi Emisi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, mekanisme pajak karbon antar negara (cross border) akan efektif dilaksanakan 2026 mendatang. “Melalui mekanisme ini, produk-produk dari dalam negeri bisa dikenakan pajak karbon dan kita juga bisa mengenakan pajak karbon ke negara lain,” ujarnya ditemui usai Rapat Kerja (Raker) di Gedung DPR RI, Senin (20/11). […]
WA only