NEWS
-
Agar Jadi Biaya 3M, Pemberian Natura Perlu Dicantumkan Dalam Kontrak
Ditjen Pajak (DJP) menyarankan wajib pajak untuk mencantumkan pemberian natura dan/atau kenikmatan dalam suatu kontrak. Pelaksana Seksi Peraturan PPh Orang Pribadi DJP Okky Cahyono Wibowo mengatakan kontrak itu akan menjadi bukti yang kuat bahwa natura dan/atau kenikmatan yang diterima adalah imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan jasa serta bisa dibiayakan oleh pemberi. “Bagaimana mengidentifikasi imbalan ini […]
-
Aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT Versi Web Tersedia di DJP Online
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT versi web. Aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT versi web tersebut sudah tersedia pada fitur Pengisian SPT Secara Elektronik. Fitur tersebut ada dalam menu Lapor pada DJP Online. Berdasarkan pada pengamatan DDTCNews, aplikasi ini dapat digunakan untuk pelaporan mulai masa pajak Oktober tahun […]
-
Uang PBB dari Warga Diembat Petugas, Kebumen Minta Bantuan Kejaksaan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen, Jawa Tengah menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen guna menagih uang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang diselewengkan oleh oknum petugas. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kebumen Aden Andri Susilo mengatakan terdapat beberapa masalah terkait dengan pemungutan PBB yang perlu diselesaikan bersama Kejari Kebumen, mulai dari masalah tunggakan, uang […]
-
Realisasi Pembayaran PBB P2 di Denpasar Capai Rp 58,6 Miliar
Realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) di Denpasar, Bali, hingga pertengahan Agustus 2023 telah mencapai Rp 58,6 miliar atau 60,43 persen dari target sebesar Rp 97 miliar. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengingatkan masyarakat bahwa jatuh tempo pembayaran PBB P2 2023, yakni […]
-
Pemkot Ambon kerahkan petugas BPPRD awasi para Wajib Pungut Pajak
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengerahkan petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) untuk mengawasi alat perekam yang dipasang di seluruh wajib pungut pajak. “Petugas akan dikerahkan untuk mengawasi wajib pungut pajak seperti di rumah makan, kafe, restoran, dan warung kopi yang potensinya cukup besar, karena hasil pemantauan masih banyak wajib pajak yang menonaktifkan alat […]