NEWS
-
Kendaraan Bekas Bakal Bebas BBNKB, Tapi Tetap Harus Di-Balik Nama
Walau UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menghapuskan BBNKB atas kendaraan bekas, pemilik kendaraan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor tetap wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Balik nama kendaraan bekas memang tidak ada pajaknya lagi, tetapi bukan berarti dia […]
-
Pegawai Terima Fasilitas Tempat Tinggal di Atas Rp2 Juta Kena Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai memungut pajak penghasilan (PPh) atas tempat tinggal yang diterima pegawai dari perusahaan jika nilainya di atas Rp2 juta per bulan. Ketentuan itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk […]
-
Nunggak Pajak, Mobil Mercy dan Bus Milik WP Akhirnya Disita
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surakarta melakukan penyitaan terhadap aset milik 2 wajib pajak yang berlokasi di Karanganyar dan Sukoharjo. Wajib pajak yang dimaksud ialah PT K dengan tunggakan pajak senilai Rp1,5 miliar dan PT PSM dengan tunggakan Rp900 juta. Adapun aset yang disita dari kedua wajib pajak ialah 1 unit mobil Mercedes Benz dan […]
-
Dorong Warga Bayar Pajak Lewat Aplikasi, Pemkab Siapkan Hadiah
Pemerintah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menyiapkan hadiah bagi masyarakat yang membayar pajak daerah secara online melalui aplikasi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ciamis Aef Saefuloh mengatakan pemberian hadiah untuk pembayaran pajak lewat aplikasi tersebut sejalan dengan program digitalisasi daerah. Selain itu, program undian berhadiah ini juga untuk memeriahkan HUT ke-381 Kabupaten Ciamis. “Kami berikan […]
-
PMK Tunggal Soal Transfer Pricing Disiapkan, Aturan Lama Bakal Dicabut
Ditjen Pajak akan menyatukan ketentuan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU), dokumentasi transfer pricing, advance pricing agreement (APA), dan mutual agreement procedure (MAP) ke dalam 1 peraturan menteri keuangan. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional II Ditjen Pajak (DJP) Whisnu Wardhana mengatakan penggabungan tersebut diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam memahami penerapan […]
WA only