NEWS
-
Cihuy! Sistem Pajak Canggih dari Sri Mulyani Meluncur 2024
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berencana untuk mengoperasikan penuh teknologi perpajakan super canggih pada 2024. Adapun, teknologi perpajakan supercanggih tersebut adalah sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) alias core tax administration system (CTAS). Core tax administration system adalah pembaruan sistem teknologi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP. Pembaruan sistem administrasi […]
-
Pajak Natura Dinilai Tak Akan Signifikan Dorong Penerimaan Pajak
Menteri Keuangan resmi menerbitkan aturan teknis terkait penerapan pajak natura dan/kenikmatan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pengenaan pajak natura ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Artinya, terbitnya aturan ini tidak semerta-merta untuk mendorong penerimaan pajak. “Tujuannya adalah supaya meningkatkan […]
-
Tenang.. Pajak Natura Dipastikan Tak Berdampak Bagi Gaji Karyawan Biasa
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pajak natura atau kenikmatan tidak berdampak pada gaji bersih atau take home pay pekerja golongan kelas bawah. “Untuk karyawan biasa mungkin tidak terdampak, justru bisa makin makmur karena perusahaan bisa menambah fasilitas,” kata Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama saat ditemui usai media briefing di Jakarta, Kamis, […]
-
Kenali Apa Itu Pajak Natura? hingga Fasilitas Karyawan yang Bebas dan Kena Pajak
Lalu apa itu pajak Natura? Berdasarkan KBBI, natura adalah barang sebenarnya, bukan dalam bentuk uang (tentang pembayaran). Dikutip dari Kanal Bisnis Liputan6.com, Natura adalah fasilitas kantor atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk barang pada pegawai atau karyawan. Natura mempunyai arti kenikmatan, di mana hal ini diberikan perusahaan sebagai bentuk kemampuan tambahan yang menjadi […]
-
DJP Klarifikasi Tidak Pernah Bentuk Satgas untuk Awasi Wajib Pajak Kaya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)tidak pernah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasikepatuhan wajib pajak kaya atau yang berpenghasilan tinggi atau highwealth individual (HWI),melainkan membentuk komite kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan atau compliance risk management (CRM). “Kalau dikatakan ada satgas yang mengelola HWI, itu tidak benar. Yang benar adalah kami membangun cara kami bekerja yang konsisten […]
WA only