NEWS
-
RI Pimpin Kantor Pajak se-Dunia Lawan Pengemplang Pajak
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengajak para pemimpin otoritas pajak di berbagai negara untuk sama-sama melawan para pengemplang pajak. Pernyataan ini ia sampaikan saat memimpin pertemuan tingkat tinggi keempat Asia Initiatives di New Delhi, India akhir bulan lalu. Menurutnya, dalam menghadapi pengemplang pajak tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. “Usaha otoritas perpajakan […]
-
Kode Faktur Pajak 05: Begini Fungsi dan Contoh Transaksinya
Sejak berlakunya Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022, pengusaha kena pajak (PKP) perlu membuat faktur pajak dengan kode faktur 05 atas penyerahan-penyerahan tertentu. Sebagaimana terlampir dalam perdirjen tersebut, faktur pajak dengan kode faktur 05 perlu dibuat bila PKP melakukan penyerahan BKP/JKP yang dipungut PPN dengan besaran tertentu sesuai dengan Pasal 9A ayat (1) […]
-
OPINI: Penyelesaian Sengketa Pajak Internasional
Sengketa pajak internasional dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung meningkat baik dari sisi volume maupun nilai sengketanya. Timbulnya sengketa pajak tersebut disebabkan oleh banyak hal. Pertama, sengketa timbul akibat adanya keterbatasan informasi (assymetric information) yang dialami oleh otoritas pajak mengenai seluk beluk kegiatan usaha (business profile) Wajib Pajaknya sehingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap Wajib […]
-
Lebih Bayar Pajak Rp100 Juta, DJP: Restitusi 17B UU KUP Tetap Bisa
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menegaskan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar hingga Rp100 juta tetap mempunyai pilihan skema restitusi. Direktur Peraturan Perpajakan II DJP Teguh Budiharto mengatakan dengan berlakunya PER-5/PJ/2023, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan Pasal 17B atau 17D UU KUP memang akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 17D UU […]
-
Hampir 12 Juta NIK Belum Terintegrasi NPWP
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sebanyak 57,17 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah dilakukan validasi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga 14 Mei 2023. Jadi masih ada hampir 12 juta dari total 69 juta NIK yang belum melakukan validasi. “Sampai 14 Mei 2023 sudah terdapat 57,17 juta NIK dan NPWP […]