NEWS

  • Harga Batubara Acuan Turun Lagi pada Februari, Ini Penyebabnya

    Harga Batubara Acuan Turun Lagi pada Februari, Ini Penyebabnya

    Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Februari 2023 tercatat mengalami penurunan sebesar US$ 28,16 per ton menjadi US$ 277,05 per ton dibanding HBA Januari 2023.  Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi menjelaskan turunnya HBA ini dipengaruhi oleh mulai menghangatnya cuaca di benua Eropa.  “Penurunan […]

  • Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Rp10,7 Triliun hingga Januari 2023

    Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Rp10,7 Triliun hingga Januari 2023

    Pajak digital menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Hingga 31 Januari 2023, pemerintah pun secara resmi telah menunjuk 143 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . Jumlah tersebut bertambah 9 pelaku usaha jika dibandingkan dengan yang diberitakan pada dua bulan lalu. Adapun 9 pelaku usaha tersebut berasal dari […]

  • Pak Jokowi Jangan Ragu, Paksa Eksportir Tukar Dolar ke Rupiah

    Pak Jokowi Jangan Ragu, Paksa Eksportir Tukar Dolar ke Rupiah

    Pemerintah disarankan untuk bisa mengatur kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) dengan tawaran yang menarik, agar para eksportir mau memarkirkan dolarnya di tanah air. Hal tersebut di atas merupakan berbagai saran yang diutarakan oleh para ekonom kepada pemerintah dan otoritas terkait, yang saat ini masih melakukan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019. Adapun PP […]

  • Bagaimana Kesiapan Penerapan Pajak Karbon? Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Bagaimana Kesiapan Penerapan Pajak Karbon? Ini Penjelasan Sri Mulyani

    Indonesia masih gamang dalam menerapkan pajak karbon. Pemerintah berdalih masih menunggu waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, isu perubahan iklim terus diarusutamakan dalam rumusan kebijakan di seluruh kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal […]

  • 54,3 Juta Wajib Pajak Sudah Validasi NIK Jadi NPWP

    54,3 Juta Wajib Pajak Sudah Validasi NIK Jadi NPWP

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan integrasi 54,3 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 10 Februari 2023. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, dengan mengintegrasikan NIK menjadi NPWP akan mempermudah wajib pajak dalam mengurus administrasi pelayanan perpajakan. “Kami mencoba mengimplementasikan NIK sebagai NPWP untuk keperluan administrasi perpajakan,” […]

WhatsApp WA only