NEWS
-
DJP: 1.119 Wajib Pajak Orang Pribadi Berpenghasilan di Atas Rp5 Miliar
Sejumlah wajib pajak orang pribadi akan terkena tarif pajak penghasilan (PPh) pada lapisan tertinggi, yakni 35%. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (13/1/2022). Dalam sebuah utas di Twitter, Ditjen Pajak (DJP) mengatakan salah satu terobosan penting pemerintah dalam UU HPP adalah menjaring pajak orang superkaya melalui kenaikan tarif PPh orang […]
-
Filipina Beri Insentif Pajak Baru Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi
Badan Peninjau Insentif Fiskal (The Fiscal Incentives Review Board/FIRB) Filipina menyatakan akan memberikan insentif pajak baru untuk mendukung sektor pariwisata dan telekomunikasi. Menteri Keuangan sekaligus Ketua FIRB Benjamin Diokno mengatakan insentif pajak diberikan untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata dan pembangunan menara telekomunikasi. Menurutnya, pemberian insentif pajak juga sejalan dengan tujuan Presiden Marcos untuk mempercepat pemulihan […]
-
Ekonomi RI 2023, Aman dari Resesi Tapi Terancam Stagflasi
Bayang ketidakpastian masih diperkirakan masih membayangi ekonomi dunia pada 2023 mendatang. Penyebabnya, masih dipicu oleh perang yang berkecamuk antara Rusia dengan Ukraina. Perang mengakibatkan gangguan pasokan beberapa komoditas penting dunia, seperti; minyak, gas, gandum. Gangguan memicu lonjakan harga komoditas dan inflasi yang kemudian mendorong sejumlah bank sentral dunia mengerak bunga acuan mereka yang berpotensi menekan kinerja pertumbuhan […]
-
KPP Pratama Palu: Tiga faktor topang realisasi penerimaan pajak
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu menjelaskan ada tiga faktor yang menopang pencapaian target realisasi penerimaan pajak tahun 2022. Kepala KPP Pratama Palu, Bangun Nur Cahya Kurniawan, di Palu, Kamis, mengatakan kenaikan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) yang diikutkan dengan kenaikan PPN menjadi 11 persen, merupakan salah faktor yang menopang realisasi penerimaan pajak. […]
-
PP 50/2022 Berlaku, Wajib Pajak Perlu Perhatikan Hal-Hal Berikut Ini!
Peraturan Pemerintah (PP) 50/2022 telah menjadi bahasan media nasional pada beberapa hari ini. Beleid ini diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan delegasi dari UU KUP s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang HPP. Sebagai aturan yang merincikan UU HPP, banyak perubahan, penegasan, serta ketentuan baru yang terkandung dalam PP 50/2022. Perubahan-perubahan tersebut sangat krusial untuk dipahami oleh wajib pajak […]
WA only