NEWS
-
Asyik, 63.218 UMKM Dapat Keringanan Bebas Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 63.218 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Timur mendapatkan manfaat kebijakan pembebasan pajak selama Januari-Desember 2022. Pemberlakuan pembebasan pajak bagi UMKM tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, tidak dikenai Pajak Penghasilan […]
-
Kejar Pendapatan Rp 1 Triliun, Malang Maksimalkan Aplikasi Pajak Elektronik
Pemkot Malang pada tahun 2023 ini menargetkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang diterima mencapai Rp 1 triliun. Salah satu upaya untuk menggenjot pendapatan yang ada melalui sektor pajak usaha seperti hotel, restoran, usaha hiburan dan lainnya. Untuk mengantisipasi kebocoran penerimaan PAD, Pemkot Malang telah memasang aplikasi pajak elektronik di sektor pajak usaha kepada 694 wajib pajak. Kepala Bapenda […]
-
Jangan Bingung, Berikut Penjelasan 11 Istilah dalam Pajak yang Perlu Anda Tahu
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada banyak istilah pajak yang harus diketahui masyarakat agar dapat memenuhi hak dan kewajiban. Sesuai dengan undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, […]
-
Provinsi dan Kabupaten/Kota Punya Diskresi untuk Sinergi Tagih Pajak
Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota bakal memiliki ruang untuk bersinergi dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), beserta opsennya. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Bhimantara Widyajala menyebut Pasal 112 RPP Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) memungkinkan kepada […]
-
Selamat! Yang Masuk Kategori Ini Bebas Bayar Pajak
Warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan diwajibkan bayar pajak setiap tahunnya. Hal itu sebagai bentuk kontribusi ke negara untuk membantu keperluan kemakmuran rakyat. Aturan baru perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Aturan kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh. Ada […]