NEWS
-
Susun RPP PBJT Tenaga Listrik, Kemenkeu Minta Masukan Publik
JAKARTA. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan membuka konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (RPP PBJT-TL). RPP PBJT-TL dipandang mendesak karena pajak penerangan jalan (PPJ) berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hanya dapat dipungut hingga 12 Desember 2021 atau 3 tahun sejak Putusan […]
-
BKPM Pastikan Insentif Tax Holiday Bagi Investor Pengembang Kilang
JAKARTA — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan bakal memberikan insentif tax holiday bagi investor yang berminat untuk mendanai proyek pengembangan kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) di tengah momentum harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun ini. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM Heldy Satrya Putera […]
-
Pemutihan dan Diskon Pokok PBB Hingga 50 Persen, Cek Jadwalnya!
PASER. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur mengadakan program insentif pembebasan denda pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai dari Juli sampai dengan Desember 2022. Kepala Bapenda Abdul Basyid mengatakan pembebasan denda atau pemutihan pajak diberikan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakannya. […]
-
Pembaruan Coretax System Dongkrak Tax Ratio, Begini Hitungan Kemenkeu
JAKARTA. Kementerian Keuangan menilai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system akan berdampak pada peningkatan tax ratio di masa depan. Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pembaruan coretax system akan memperkuat basis data dan informasi perpajakan. Selain itu, pembaruan juga dapat membuat cara kerja pegawai Ditjen Pajak (DJP) semakin efisien. “Diharapkan itu nanti bisa meningkatkan tax […]
-
Pemerintah Berhasil Himpun Rp 7,1 Triliun Pajak Digital
Hingga 30 Juni 2022, pemerintah telah berhasil menghimpun Rp 7,1 triliun dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang tidak berwujud (digital) maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE). Jumlah tersebut berasal dari 97 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran ke kas negara. “Untuk […]