NEWS
-
KPP Blokir Rekening Wajib Pajak, Lurah Setempat Jadi Saksi
KPP Pratama Tanjung Pinang mendatangi Bank Riau Kepri di Kawasan Bintan Center pada 19 Mei 2022 dalam rangka melakukan penyitaan rekening keuangan milik penanggung pajak. Kasie Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Tanjung Pinang Retna Hari Sawitri mengatakan penanggung pajak tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Namun, lurah setempat telah hadir untuk menjadi saksi karena objek […]
-
Gula-Gula Diskon Pajak di Ibu Kota Negara Yang Baru
JAKARTA. Pemerintah berupaya menarik sejumlah investor agar masuk dan menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif, seperti insentif pajak hingga kemudahan berusaha. Saat ini, pemerintah tengah menyusun payung hukum berupa peraturan pemerintah (PP) yang mengatur insentif dan kemudahan berusaha tersebut. Insentif yang dimaksud, di antaranya tax holiday […]
-
Demi Amankan Penerimaan Negara, Kemenkeu Alokasikan Rp2,81 Triliun
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp2,81 triliun untuk melaksanakan program pengelolaan penerimaan negara pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran senilai Rp2,81 triliun akan dioptimalkan untuk mencapai target penerimaan negara dan rasio perpajakan. “Indikatornya rasio penerimaan perpajakannya di 9,3% hingga 9,59%, realisasi penerimaan negara harus mencapai 100%,” ujar Sri Mulyani dalam rapat […]
-
Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed, Sri Mulyani Pangkas Defisit
Pemerintah mengantisipasi kenaikan cost of fund akibat inflasi di AS dan kenaikan suku bunga oleh The Fed. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan cost of fund perlu diantisipasi dengan cara mengurangi defisit anggaran. “Cara kita untuk melindungi APBN dengan mengurangi eksposur dari utang dengan menurunkan defisit. Memang dengan UU 2/2020 kita dijelaskan tahun depan […]
-
Aturan Teknis UU HPP Belum Rampung, Ditjen Pajak: Masih Proses
Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa lebih dari setengah aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP masih dalam proses. Sejumlah peraturan pemerintah atau PP dapat rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR dengan Eselon […]
WA only