NEWS
-
Dirjen Pajak Bakal Evaluasi Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN
JAKARTA. Pemerintah resmi memberlakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada 1 April. Meski begitu, banyak masyarakat yang resah dan menilai penerapan PPN ini akan memberatkan. Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo menjelaskan, dalam konteks naiknya PPN menjadi 11% ini, pemerintah tidak mengenakan tarif PPN untuk barang dan jasa yang dibutuhkan […]
-
Sri Mulyani Atur Pajak Transaksi Fintech, Ini Tarif dan Ragam Objeknya
Pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atau PPh dan PPN atas layanan transaksi pada perusahaan teknologi finansial atau fintech. Aturan ini mulai berlaku 1 Mei mendatang. Ketentuan pajak transaksi keuangan di fintech diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Beleid itu ditetapkan Sri […]
-
Pajak Penerangan Jalan Semarang Ditargetkan Naik 25 Persen
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi terus mendorong peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pembangunan daerah. Adapun salah satu upaya yang dilakukan Wali Kota adalah menandatangani MoU Pajak Penerangan Jalan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan target adanya peningkatan 25 persen Pajak Penerangan Jalan. Penandatanganan MoU ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama […]
-
Kenaikan PPN Dinilai Memperlambat Pemulihan Sektor Properti
Konsultan properti Colliers Indonesia menyatakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen merupakan faktor tantangan bagi sektor properti yang sekarang sedang menunjukkan perbaikan. “Kita juga bisa melihat ada beberapa beban baru seperti PPN 11 persen,” kata Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam paparan properti di Jakarta, Rabu […]
-
Tiket Kebun Binatang hingga Pijat Refleksi Kini Bebas PPN 11%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah daftar jenis jasa hiburan yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kemenkeu menambahkan wahana air, pemancingan, kebun binatang, hingga panti pijat sebagai jasa yang tidak dikenakan PPN. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 tahun 2022, yang merupakan turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Melalui beleid tersebut, Kemenkeu […]
WA only