NEWS
-
7 Layanan Administrasi Pajak yang Bisa Diakses Menggunakan NIK, NPWP dan NITKU
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan meluncurkan layanan perpajakan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU) Hal ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan […]
-
Amit-Amit BBM & Pajak Naik, Mau Belanja Aja Warga RI Susah
Wacana pemerintah akan menaikkan harga-harga energi bersubsidi seperti bahan bakar minyak atau BBM hingga listrik, serta Pajak Pertambahan Nilai atau PPN masih menjadi kekhawatiran pelaku usaha. Sebab, wacana itu bermunculan tatkala ekonomi masyarakat tengah sulit. “Kalau terjadi kenaikan tarif listrik atau tarif bahan bakar. Ini menjadi masalah serius,” ucap Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang […]
-
Pemerintah Dinilai Masih “Wait and See” Perpanjang Diskon PPN Rumah
Pemerintah dinilai masih wait and see meihat laporan serapan penjualan rumah berkat adanya Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto saat dihubungi Kompas.com, Minggu (30/6/2024). “Kami menangkapnya pemerintah ini masih wait and see melihat laporan yang ada,” kata Joko. Menurut Joko, berkat antusias masyarakat terhadap […]
-
Mulai 1 Juli, Diskon PPN Rumah Dipangkas 50 Persen
Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dipangkas 50 persen per 1 Juli 2024. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024. Program PPN DTP ini diberlakukan mulai November 2023 sampai […]
-
Ekonom rekomendasikan relaksasi PPN guna pacu kontribusi manufaktur
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira merekomendasikan pemerintah menerapkan relaksasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang saat ini 11 persen dan 12 persen di 2025, menjadi 7-8 persen guna lebih memacu kontribusi sektor manufaktur terhadap devisa negara. “Perlu dukungan dari pemerintah untuk jaga demand side lewat relaksasi tarif PPN,” kata […]