NEWS
-

DJP Bakal Terima Data Transaksi Kripto Lewat AEoI, Aturan Berlaku 2026
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto memastikan bahwa data transaksi mata uang kripto hingga dompet digital akan menjadi objek pertukaran data dalam rangka pertukaran perpajakan secara otomatis alias AEOI. Bimo menuturkan bahwa pihaknya sedang menggodok regulasi untuk mempertukarkan data transaksi kripto hingga e-wallet dalam rangka automatic exchange of information (AEoI). Sebelumnya, informasi yang […]
-

Bos Pajak Godok Aturan Buat Intip Dompet Digital
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan, termasuk e-wallet dan transaksi kripto. Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata […]
-

AS Pangkas Bea Masuk atas Barang Swiss dan Liechtenstein Jadi 15%
Pemerintah Amerika Serikat (AS) memangkas tarif bea masuk resiprokal atas barang impor dari Swiss dan Liechtenstein. Bea masuk dipangkas dari 39% menjadi tinggal 15%, setara dengan tarif bea masuk yang berlaku atas barang impor dari negara anggota Uni Eropa. Penurunan bea masuk dimaksud berlaku seiring dengan tercapainya kesepakatan bilateral antara ketiga pihak pada pekan lalu. […]
-

Asa pertumbuhan dari insentif pajak penghasilan
Ketika tahun anggaran 2025 memasuki babak pertengahan, pemerintah kembali memoles kebijakan fiskalnya agar lebih adaptif terhadap tekanan ekonomi global dan domestik. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025, negara memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), yang sebelumnya telah diatur dalam PMK 10 Tahun 2025. Kebijakan ini tidak sekadar […]
-

Jepang Berniat Buat Aturan Baru Terkait Mata Uang Kripto, Bakal Kena Pajak 20%
Otoritas Jasa Keuangan atawa Financial Services Agency (FSA) Jepang sedang mempertimbangkan peraturan yang akan mendefinisikan mata uang kripto sebagai produk keuangan yang tunduk pada aturan perdagangan dan mengurangi tarif pajak atas keuntungan. Berdasarkan pemberitaan Reuters yang mengutip surat kabar Asahi pada hari Minggu (16/11/2025), peraturan tersebut akan berlaku untuk 105 jenis mata uang kripto yang […]
WA only