NEWS
-
Pidana Pajak Dikaji Masuk RUU Perampasan Aset, Purbaya Buka Suara
Komisi XI DPR RI tengah mengkaji tindak pidana perpajakan dan perbankan untuk masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menuturkan belum mengetahui dan membahas rancangan RUU tersebut. Adapun saat ini, RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan di DPR. “Saya belum tau dan belum bahas itu, saya nggak […]
-
Purbaya Pastikan 4 Bank Himbara Siap Tarik Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) siap menjalankan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai Kamis, 10 September 2026. Purbaya mengatakan sistem SPP-TDLN telah diuji coba dan dinyatakan siap untuk mulai diterapkan. Empat bank BUMN menjadi kelompok awal dalam implementasi sistem tersebut. “Sistemnya sudah […]
-
Coretax Perluas Basis Pajak Indonesia, DJP Klaim Tambah 2 Juta Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat adanya perluasan basis pajak sejak penerapan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Sistem tersebut dinilai membantu otoritas pajak memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemanfaatan Coretax membuat data perpajakan yang dimiliki DJP semakin dalam dan luas. Perkembangan tersebut turut mendukung upaya pemerintah […]
-
Bersih-bersih DJP Tak Cukup, Purbaya Didesak Bongkar Regulasi yang Buka Celah Korupsi Pajak
Bersih-bersih di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai tak akan cukup untuk memutus praktik korupsi jika pemerintah tidak membenahi akar persoalannya: regulasi perpajakan yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan realitas dunia usaha. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, aturan yang sulit diterapkan dalam praktik bisnis justru dapat menciptakan ruang […]
-
SPP-TDLN Akan Mulai Berlaku, Pemungutan Diawali di 4 Bank BUMN
Ditjen Pajak (DJP) akan mengimplementasikan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) pada 10 September 2026. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (9/9/2026). Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa SPP-TDLN sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) 68/2025 akan diimplementasikan pada 10 September. […]
WA only