NEWS
-
DJP Buka Suara soal Transfer Bank Cs Kena Pajak Digital per 9 November
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal pemerintah bakal menerapkan pajak digital (digital taxation) pada 9 November 2026, termasuk dari aktivitas transfer perbankan. Pungutan pajak digital itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hashim Djojohadikusumo. Adik Presiden Prabowo itu mengungkap pemerintah berencana mengenakan pajak digital pada aktivitas transaksi keuangan, termasuk transfer bank, […]
-
Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp 12,72 triliun Hingga September 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 12,72 triliun sepanjang periode Januari-September 2026. Dari total penerimaan tersebut, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 9,54 triliun, disusul penerimaan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp 1,89 triliun. Sementara itu penerimaan pajak dari transaksi teknologi finansial […]
-
Pemkot Siapkan Insentif PBB untuk Cagar Budaya, Cuma Kena Rp1
Pemkot Bandung berencana untuk memberikan insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) khusus untuk cagar budaya. Nanti, bangunan cagar budaya hanya akan dikenai PBB senilai Rp1. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong pemilik untuk mempertahankan bangunan cagar budaya. Kebijakan ini menjadi upaya pemkot dalam menjaga karakter Kota Bandung di tengah derasnya […]
-
Penerimaan Pajak Digital Rp 58,75 Triliun, PPN PMSE Dominan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026. Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP). Direktur Jenderal Pajak Bimo […]
-
Komnas: Kebijakan Pajak Pembalut Harus Pertimbangkan Ketimpangan Ekonomi
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menanggapi polemik pajak pembalut. Komnas menegaskan kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan spesifik perempuan. “Kebijakan yang tampak berlaku sama bagi semua orang belum tentu menghasilkan dampak yang setara apabila tidak memperhitungkan ketimpangan ekonomi dan kebutuhan biologis perempuan,” kata Anggota Komnas Perempuan Sri Agustini saat dihubungi, […]
WA only