Mindblown: a blog about philosophy.
-
Biar Dapat PPh Final DTP PMK 3/2022, Wajib Lapor Ulang ke DJP
JAKARTA, Otoritas mewajibkan penyampaian ulang laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final jasa konstruksi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ditanggung pemerintah (DTP). Penyampaian ulang menjadi amanat Pasal II PMK 114/2022 yang menjadi perubahan dari PMK 3/2022. Penyampaian ulang dilakukan atas laporan realisasi PPh final DTP masa pajak Januari—Juni 2022, baik yang telah atau […]
-
Ternyata Begini Modus Benang dan Kain Impor Banjir di RI
Banjir impor tekstil utamanya di sektor hulu masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Pelaku industri mengungkapkan bahwa banyak kain dan benang impor yang menggerogoti pasar pabrik tekstil lokal. “Importir lakukan praktik impor yang kadang nggak sesuai prosedur, ini titik lemah kita yang digunakan mereka, plus Bea Cukai kurang tegas,” kata Ketua Ketua Umum Asosiasi […]
-
Penggunaan NIK Sebagai NPWP, Wajib Pajak Perlu Pastikan Data Valid
Wajib pajak orang pribadi harus memastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di sistem Ditjen Pajak (DJP) sudah valid paling lambat 31 Desember 2023. Validasi NIK tersebut menjadi tahap penting bagi wajib pajak orang pribadi sebelum implementasi penuh penggunaan NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada semua layanan administrasi. Hingga 31 Desember 2023, NPWP […]
-
Kemenkeu targetkan rasio pajak daerah capai tiga persen PDRB
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti berharap rasio pajak daerah bisa mencapai tiga persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). “Harapan kita ini bisa mencapai tiga persen dari PDB. Caranya bagaimana, kalau ingin menaikkan tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) akan banyak masyarakat yang mendemo,” katanya dalam Media Gathering di Sentul, […]
-
Berlaku 1 Bulan, Setoran Pajak Transaksi Aset Kripto Capai Rp48 Miliar
Sejak mulai diberlakukan pada Mei 2022, realisasi penerimaan pajak dari transaksi aset kripto tercatat mencapai Rp48,19 miliar. Pajak atas transaksi aset kripto mulai dipungut sejak 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan serta dilaporkan oleh para exchanger pada Juni 2022. “Kita mendapatkan Rp23,01 miliar untuk PPh Pasal 22 dan PPN dalam negerinya Rp25,11 miliar,” ujar Menteri […]
Got any book recommendations?
WA only