NEWS
-
Penerimaan Pajak di Bali Tembus Rp12,69 triliun di Kuartal III/2026
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali mencatat penerimaan pajak sebesar Rp12,69 triliun atau 58,45% dari target 2026 sebesar Rp21,71 triliun. Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan menjelaskan penerimaan pajak tumbuh sebesar Rp1,03 triliun atau 8,91% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025. Jika dilihat dari realisasi neto per jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) […]
-
Investor PFII akan Nikmati Diskon PPh Badan hingga 100%
Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% bagi pelaku usaha yang berinvestasi dan menjalankan kegiatan usaha di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Insentif tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2026 tentang PFII. Ketentuan tersebut mencakup pelaku usaha yang bergerak di sektor keuangan, sektor penunjang keuangan, maupun sektor lainnya. Hal itu […]
-
Daya Tarik IPO, BEI Kaji Insentif Pajak PPh Badan 3% Buat Emiten
Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang mengkaji efektivitas insentif perpajakan bagi perusahaan-perusahaan tercatat. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut hal ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana skema perpajakan yang sekarang dapat memberikan dorongan nyata bagi para emiten. Dalam melakukan kajian tersebut, BEI menggandeng konsultan pajak PT Dimensi International Tax (DDTC) dengan meneliti empat pilar insentif perpajakan. “Bursa […]
-
Geger Transaksi Luar Negeri Bakal Dipalak Pajak! Begini Penjelasan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang mulai berlaku pada 9 November 2026 bukan merupakan jenis pajak baru. Kebijakan tersebut juga tidak berarti seluruh transaksi keuangan dari luar negeri akan dikenai pajak. Direktur Penyuluhan DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, SPP-TDLN merupakan upaya pemerintah menata […]
-
DJP sebut pajak digital tak otomatis bikin transfer dana kena PPN
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pajak digital yang ramai diperbincangkan belakangan bukan merupakan jenis pajak baru dan tidak ditujukan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) secara otomatis terhadap seluruh transaksi luar negeri, termasuk transfer dana pribadi dan remitansi. Pernyataan itu merespons Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai penerapan pemungutan […]
WA only