NEWS
-
DJP Catat 15.015 Wajib Pajak Sudah Ajukan Penghapusan Sanksi Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 15.015 wajib pajak (WP) telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan hingga Desember 2026, maka berkesempatan mendapatkan pengurangan sanksi administratif sebesar 100%. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana […]
-
Bayar pajak kendaraan di Purbalingga kini bisa dari rumah
Samsat Purbalingga, Jawa Tengah, menghadirkan inovasi “Ngopeni Kendaraan” yang memungkinkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dari rumah melalui aplikasi layanan pesan tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Purbalingga Abdul Aziz dalam peluncuran Ngopeni Kendaraan di Purbalingga, Kamis, mengatakan layanan tersebut memudahkan wajib pajak, termasuk warga yang tinggal jauh […]
-
DJBC Sambangi Kampus, Kenalkan Ekspor Impor hingga Anjing Pelacak
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menggelar kunjungan kerja edukatif, diskusi, serta praktik pengenalan kerja di lingkungan kampus guna meningkatkan literasikepabeanan dan cukai di kalangan generasi muda. Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Netty Hartawati menilai edukasi kepabeanan dan cukai menjadi salah satu sarana bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami tugas dan fungsi Bea dan Cukai. […]
-
Denda Pajak Bisa Dipangkas hingga 100%, Ini Tenggat dan Syarat yang Wajib Dipenuhi
Wajib pajak berpeluang menghapus sanksi administrasi hingga 100% jika melunasi tunggakan atau memenuhi kewajiban pelaporan sesuai tenggat yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, besaran pengurangan tidak berlaku seragam. Untuk sanksi tertentu, keringanan menyusut menjadi 50% hingga 25% seiring mundurnya waktu pelunasan atau pelaporan. Ketentuan ini mencakup sanksi administrasi akibat keterlambatan pelaporan Surat […]
-
Ingat! Tak Semua Sanksi Administrasi Pajak Diampuni, Ini Daftarnya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan tidak semua sanksi administrasi pajak dapat dihapus atau dikurangi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Adapun, pengurangan atau penghapusan tidak dapat […]
WA only