NEWS
-
Bos DJP Janji Pajak Digital Tak Intip Rekening Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) tidak digunakan untuk memantau rekening masyarakat. Data transaksi yang masuk ke dalam sistem hanya digunakan untuk pemetaan, analisis, dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan keterlibatan perbankan dan lembaga selain bank dalam SPP-TDLN merupakan bagian dari […]
-
Meterai Digital Tak Bisa Dibeli Sembarangan, DJP Rilis Aturan Khusus
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis ketentuan khusus yang mengatur tentang penyedia printer meterai teraan digital (MTD). Ketentuan yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026 ditujukan untuk memastikan meterai digital yang digunakan masyarakat sesuai dengan ketentuan pemerintah. “Melalui aturan ini, penyedia, perangkat, hingga pengawasannya diatur secara jelas agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan […]
-
Zulhas: Nilai Pasar Karbon Indonesia Bisa Capai US$ 7,7 Miliar per Tahun
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas menyebutkan nilai pasar karbon Indonesia berpotensi mencapai US$ 7,7 miliar per tahun. Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Zulhas mengatakan kebijakan nilai ekonomi karbon tak hanya untuk menekan emisi. Namun, diharapkan juga menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. “Saya mendefinisikan NEK secara […]
-
UKP Digelar Terpusat, DJP: Demi Cegah Konflik Kepentingan
Uji kompetensi perpajakan (UKP) dinilai perlu diadakan secara terpusat dalam rangka memastikan independensi dan integritas pengujian. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (7/10/2026). Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Ditjen Pajak (DJP) Meidijati mengatakan pelaksanaan ujian secara terpusat bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. “Ini […]
-
Pungutan PPh 22 Seller Sempat Mau Ditunda, DJP Beri Penjelasan
Kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang online (seller) oleh penyedia marketplace sempat akan ditunda karena kondisi perekonomian. Namun, kebijakan tersebut tidak jadi ditunda dan resmi diterapkan pada 1 Oktober 2026. Salah satu alasannya, Ditjen Pajak (DJP) menilai persiapan teknis para penyedia marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sudah cukup matang. “[Mantan] […]
WA only