NEWS
-
PTKP Naik dan Insentif PPh 21 Bantu Daya Beli, Tapi Dampak ke Kesejahteraan Terbatas
Rencana pemerintah menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) serta perluasan insentif Pajak Penghasilan dan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dinilai dapat membantu menjaga daya beli pekerja. Namun, tambahan penghasilan yang diterima pekerja dinilai belum cukup besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan secara signifikan. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan perluasan PPh 21 […]
-
Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Mau Dinaikkan
Pemerintah membuka peluang untuk merevisi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Artinya, bisa jadi batas penghasilan yang tidak kena pajak bisa naik besarannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan revisi PTKP akan disesuaikan dengan inflasi. Pihaknya akan menghitung bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Airlangga bilang program ini menjadi salah satu kebijakan yang akan […]
-
Airlangga Ungkap PTKP Bakal Disesuaikan dengan Inflasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menghitung rencana penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan mempertimbangkan angka inflasi. Airlangga mengatakan pembahasan mengenai penyesuaian PTKP tersebut dilakukan bersama Menteri Keuangan. Pemerintah masih menghitung besaran penyesuaian yang akan diterapkan. “Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi,” […]
-
Insentif PPh 21 Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Diperluas ke Seluruh Sektor pada 2027
Pemerintah akan melanjutkan pemberian insentif pajak pada 2027. Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta tetap berjalan, bahkan penerimanya diperluas ke seluruh sektor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah melanjutkan pengurangan PPh Pasal 21 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 10 juta. Relaksasi PPh […]
-
PER-12/PJ/2026 Terbit, DJP Rombak Skema Delta dalam Pembetulan SPT
Ditjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-12/PJ/2026 yang antara lain mengubah ketentuan seputar pembetulan surat pemberitahuan (SPT). Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (1/10/2026). Perubahan yang paling signifikan ialah dihapusnya konsep delta dalam pembetulan SPT. Dengan demikian, pembetulan SPT yang dilakukan sejak 1 Oktober 2026 akan beralih menggunakan […]
WA only