NEWS
-
Ini Sederet Larangan bagi Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa WP
JAKARTA. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 turut mengatur sejumlah larangan bagi pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak (pihak lain). Larangan tersebut pada dasarnya serupa dengan ketentuan yang berlaku bagi konsultan pajak dalam memberikan jasanya. Larangan ini penting diperhatikan karena pelanggaran terhadapnya bisa berujung pada pembekuan hingga pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT). “Ketentuan mengenai […]
-
Tak Otomatis, DJP Jelaskan Syarat Penunggak Pajak Bisa Dicegah ke LN
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pencegahan ke luar negeri terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak tidak dapat dilakukan secara otomatis. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Timon Pieter mengatakan pencegahan merupakan larangan sementara bagi penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. “Dalam PMK 61/2023, pencegahan […]
-
Target Pajak 2027 Naik Jadi Rp2.593 Triliun, Defisit APBN Tetap 2,4%
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati target penerimaan pajak dalam RUU APBN 2027 sejumlah Rp2.593,35 triliun. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (30/9/2026). Dalam APBN 2027, target penerimaan pajak disepakati senilai Rp2.593,35 triliun, naik Rp2 triliun dibandingkan dengan usulan awal yang diajukan pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2027 sejumlah Rp2.591,35 […]
-
Pajak Karbon Disiapkan, Warga Miskin Bisa Dapat Kompensasi
Pemerintah masih mencari waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Meski begitu, pemerintah juga menyiapkan skema kompensasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah apabila pajak karbon nantinya diterapkan. Kompensasi tersebut dapat bersumber dari penerimaan pajak karbon melalui mekanisme revenue recycling. Analis Kebijakan Senior di DJSEF Kemenkeu Hadi […]
-
Demi Pajak, Pemda Diminta Awasi Usaha yang Belum Pasang Tapping Box
Komisi II DPRD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mendorong pemerintah daerah (pemda) mengawasi pelaku usaha yang belum memasang alat perekam transaksi (tapping box) guna mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Ketua Komisi II DPRD Maros Marjan Massere menilai tapping box berperan penting dalam mengawasi transaksi wajib pajak, khususnya pada usaha restoran dan hotel. “Saya yakin pendapatan asli daerah […]
WA only