NEWS
-
DJP Memperketat Status Pajak WNI Diaspora
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperjelas sekaligus memperketat penentuan status perpajakan Warga Negara Indonesin (WNI) yang tinggal atau bekerja di luar negeri. Penegasan ini dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2025 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri yang ditetapkan pada 9 Desember 2025 Melalui aturan ini, DJP menegaskan […]
-
Tax Holiday Deras, Investasi IKN Terkuras
Insentif tax holiday masih menjadi salah satu andalan pemerintah dalam menarik investasi. Hingga Oktober 2025, Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 403 perusahaan telah menerima fasilitas ini melalui tiga skema, yakni industri pionir, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mayoritas penerima berasal dari skema industri pionir. Tercatat 290 perusahaan memperoleh tax holiday, […]
-
Sitem Coretax Stabil, Siap untuk Menguji SPT 2026
Pemerintah terus membenahi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) sebagai tulang punggung reformasi perpajakan nasional. Setelah melalui sejumlah per baikan teknis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sistem ini sudah beroperasi dengan lebih stabil dan siap digunakan oleh wajib pajak. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi kendala ke depan.Penyempunaan sistem akan tetap dilakukan seiring […]
-
Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026
Tekanan restitusi pajak diperkirakan masih akan berlanjut dan membebani kinerja penerimaan negara pada awal 2026. Kondisi ini tak lepas dari realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 yang hingga akhir tahun belum menunjukkan pemulihan yang kuat. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan, restitusi pajak berpotensi tetap tinggi pada periode Januari hingga April 2026. […]
-
DJP dan Kemenkop Percepat NPWP Koperasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Koperasi dan uKM resmi menjalin kerjasama pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Digital Koperasi Kemenkop Henra Saragih, Kamis (18/12). Kebijakan ini menjadi bagian […]
WA only