NEWS
-

Restitusi Pajak Migas-Non Migas 2025 Melejit, Tembus Rp105,83 T
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak alias restitusi untuk pajak penghasilan (PPh) sektor minyak dan gas (migas) serta non migas bertumbuh pesat pada 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa restitusi PPh Migas mencapai Rp789,51 miliar pada 2025 atau melonjak Rp786,8 miliar dari jumlah 2024 atau melejit 29.104%. Sementara itu, nilai restitusi untuk PPh Non Migas mencapai […]
-

Awasi Kepatuhan Pajak Orang Kaya, DJP Bisa Minta Data Perbankan hingga Penyedia Kripto
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan pedoman baru permintaan informasi dan/atau bukti keterangan (IBK) dalam rangka pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No.SE-9/PJ/2026 yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Pedoman ini mengatur, salah satunya, penentuan kriteria wajib pajak yang dapat dimintai informasi atas transaksi keuangan […]
-

World Bank Soroti Threshold PPh Final UMKM dan Wajib PKP
World Bank menilai ambang batas (threshold) peredaran bruto atau omzet atas PPh final UMKM senilai Rp4,8 miliar masih terlalu tinggi. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (30/7/2026). Dalam laporan bertajuk Indonesia: Unlocking Businesses’ Tax Potential for Growth, World Bank menyatakan threshold omzet PPh final yang terlalu tinggi memungkinkan pelaku […]
-

Mau Cek Progres Pengajuan Keberatan di Coretax DJP? Begini Caranya
Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan keberatan melalui Coretax DJP dapat memantau status atau perkembangan prosesnya secara mandiri melalui akun masing-masing. Permohonan keberatan diajukan melalui menu Layanan Wajib Pajak > Layanan Administrasi > AS.26 Keberatan dan Non Keberatan > AS.26-01 Pengajuan Keberatan (Pasal 25 UU KUP). Setelah seluruh data pada alur kasus dilengkapi dan permohonan […]
-

Ditjen Pajak Hadapi Sengketa Rp 176 Triliun
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian masih menagani puluhan ribu perkara sengekta pajak hingga akhir tahun 2025.Berdasarkan Laporkan Keuangan DJP Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit, terdapat 64.625 sengketa pajak yang masih dalam proses dengan total nilai mencapai Rp 176,15 triliun. Dalam laporan tersebut dijelaskan, sengketa pajak meupakan seluruh upaya hukum yang diajukan baik oleh wajib […]
WA only