NEWS
-

DJP Kantongi Pajak Ekonomi Digital Rp 6,81 Triliun hingga Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengantongi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp 6,81 triliun sepanjang periode Januari–Mei 2026. Setoran tersebut masih didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, penerimaan pajak ekonomi digital pada lima bulan pertama tahun ini berasal […]
-

Ditjen Pajak Catat Setoran Pajak Fintech Capai Rp 574,38 Miliar per Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor financial technology (fintech) mencapai Rp 574,38 miliar selama periode Januari hingga Mei 2026. Secara kumulatif sejak pemungutan pajak fintech pada tahun 2022, total penerimaan sudah mencapai Rp 4,98 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, penerimaan pajak fintech secara kumulatif hingga Mei 2026 telah mencapai […]
-

DJP: Penerimaan pajak Kalsel tumbuh 40,33 persen menjadi Rp4,72 triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak di Kalimantan Selatan (Kalsel) tumbuh 40,33 persen secara tahunan menjadi Rp4,72 triliun hingga 31 Mei 2026, didorong peningkatan kinerja sektor pertambangan serta lonjakan sejumlah jenis pajak utama. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) Rimedi Tarigan di Banjarmasin, Kalsel, Kamis, […]
-

Penerimaan Pajak Fintech Tembus Rp 574 Miliar dalam Lima Bulan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor financial technology (fintech) mencapai Rp 574,38 miliar selama periode Januari hingga Mei 2026. Secara kumulatif, penerimaan pajak dari sektor fintech sejak pemungutan dimulai pada 2022 telah mencapai Rp 4,98 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan penerimaan pajak fintech terus bertambah setiap tahun. […]
-

Tak Cuma Pajak Murah, Ini Syarat Indonesia Jadi Pusat Keuangan Dunia
Rencana pemerintah membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai tidak cukup hanya mengandalkan insentif perpajakan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai keberhasilan sebuah pusat keuangan internasional sangat ditentukan oleh keberadaan otorita yang independen, tata kelola yang profesional, serta tingkat kepercayaan investor. Menurut Bhima, Indonesia perlu belajar dari keberhasilan Dubai […]
WA only