NEWS

  • Jelang Penerapan Pajak Marketplace di Juli 2026, idEA Minta Kejelasan Teknis

    Jelang Penerapan Pajak Marketplace di Juli 2026, idEA Minta Kejelasan Teknis

    Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan siap mematuhi kebijakan pemerintah terkait implementasi pemungutan pajak melalui marketplace yang ditargetkan mulai berlaku pada Juli 2026.  Namun, pelaku industri digital masih menunggu penjelasan lebih rinci dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai aspek teknis pelaksanaannya. Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan, pada prinsipnya asosiasi beserta para anggotanya mendukung upaya pemerintah […]

  • DJP Diminta Gali Potensi Pajak dari Ekonomi Digital dan shadow economy

    DJP Diminta Gali Potensi Pajak dari Ekonomi Digital dan shadow economy

    Ditjen Pajak (DJP) akan terus menggali potensi penerimaan pajak dari sejumlah sektor yang selama ini sulit disentuh seperti shadow economy dan ekonomi digital. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kombinasi langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak ke depannya akan ditempuh dengan mengandalkan coretax system. “Terkait dengan ekonomi informal, seperti underground economy, shadow economy, kemudian target digital ekonomi […]

  • Tetap Bidik Petumbuhan Penerimaan Pajak 23%

    Tetap Bidik Petumbuhan Penerimaan Pajak 23%

    Ditjen Pajak tetap mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun, yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal setoran tahun ini bakal mencetak selisih alias shirtfall. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, proyeksi pertumbuhan setoran pajak sekitar 20,6% yang sebelumnya disampaikan Menkeu, merupakan estimasi […]

  • DPR Pertanyakan Anggaran Pengawasan–Gakum DJP yang Diusulkan Rp1,97 T

    DPR Pertanyakan Anggaran Pengawasan–Gakum DJP yang Diusulkan Rp1,97 T

    JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR Melchias Mekeng menyoroti tingginya anggaran untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang diusulkan oleh Ditjen Pajak (DJP). Dari total pagu indikatif DJP tahun anggaran 2027 yang senilai Rp5,4 triliun, senilai Rp1,97 triliun atau kurang lebih 36,5% di antaranya akan digunakan untuk kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. “Saya lihat anggarannya Rp5 […]

  • Saat Tarif 0,5% Bukan Lagi Pilihan

    Saat Tarif 0,5% Bukan Lagi Pilihan

    Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tak bisa dipungkiri sangat mengakar di negara kita. Puluhan juta UMKM telah menjadi penyedia lapangan kerja dan penggerak roda ekonomi. Selama bertahun-tahun pula, pebisnis UMKM menerapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% yang ditetapkan pemerintah. Nah, bulan lalu, pemerintah melakukan sosialisasi untuk pengaturan perpajakan segmen tersebut. Peraturan Pemerintah (PP) […]

WhatsApp WA only