NEWS
-
Kurang Bayar Pajak ASN Melonjak 81%, Tembus Rp 9,16 Triliun!
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai kurang bayar pajak yang dilaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai Rp 9,16 triliun hingga 22 Juni 2026. Jumlah itu naik 81,4% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 5,05 triliun. Hal itu terungkap dalam pertemuan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan […]
-
Marketplace Bakal Pungut Pajak 0,5% Mulai Juli
Sebelum impelementasi, Ditjen Pajak akan mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha Rencana pungutan pajak marketplace kembali bergulir. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menargetkan kebijakan tersebut diimplementasikan. Ancang-ancangnya pada Juli 2026 mendatang. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, seluruh perangkat regulasi yang diperlukan telah siap. Selain itu, kebijakan tersebut juga telah mendapatkan dukungan […]
-
Gandeng Satpol PP, Pemda Gencarkan Penagihan Pajak Restoran dan Kafe
TAKENGON. Guna meningkatkan pengawasan wajib pajak, Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Tengah menggandeng Satpol PP dan lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam, Wilayatul Hisbah. Pengawasan kali ini menyasar wajib pajak di sektor restoran, kafe dan warung. Pengawasan dilakukan guna memastikan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan minuman, serta pajak air […]
-
Temuan OECD: Setoran Pajak Penghasilan RI Loyo, Bergantung ke Konsumsi
Jakarta. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mencatat pertumbuhan setoran pajak penghasilan (PPh) di Indonesia semakin loyo, sedangkan pajak atas konsumsi barang dan jasa justru makin menguat dan menjadi sumber terbesar penerimaan pajak. Di dalam laporan terbarunya bertajuk “Statistik Pendapatan di Asia dan Pasifik 2026”, OECD mencatat dari total setoran pajak pada […]
-
DJP Tegaskan Pajak UMKM Tetap Ringan, Aturan PPh Final Disempurnakan agar Insentif Tepat Sasaran
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap berlaku. Penyempurnaan ketentuan yang dilakukan pemerintah bukan untuk menghapus insentif perpajakan, melainkan memperjelas kriteria penerima manfaat agar fasilitas lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan rasa keadilan. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Monica Christina Panjaitan, […]
WA only