NEWS
-
PMK 168/2023 Tegaskan Hak Pegawai Terima Bukti Potong PPh Pasal 21
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 168/2023 menegaskan pemotong pajak berkewajiban membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan menyerahkan bukti potong tersebut kepada penerima penghasilan yang dikenai pemotongan. Kewajiban untuk membuat dan memberikan bukti potong PPh Pasal 21 tersebut tetap berlaku meski jumlah pajak yang dipotong pada bulan bersangkutan nihil. Kewajiban tersebut menjadi tidak berlaku hanya bila […]
-
Perhitungan Pajak Bunga Deposito dan Simulasinya
Deposito merupakan salah satu instrumen menyimpan uang yang bisa jadi pilihan masyarakat. Namun, untuk produk ini pemerintah menetapkan tarif pajak bunga yang dibebankan kepada nasabah. Berapa pajak bunga deposito? Simak penjelasan besaran pajak bunga deposito di bawah ini. Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui deposito adalah simpanan di bank yang memiliki tenor. Dengan kata lain, […]
-
PPh 21 Wajib Dihitung Pakai Tarif Efektif, Sifatnya Bukan Opsional
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penggunaan tarif efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58/2023 dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tidaklah bersifat opsional. Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap untuk masa pajak Januari – November dihitung menggunakan tarif efektif bulanan. Pemotongan PPh Pasal 21 pada Desember […]
-
Tarik Dana Pensiun Kena Pajak, Simak Cara Hitungnya!
Penarikan dana pensiun, merupakan subjek pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Rumus dan cara penghitungannya pun telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang telah disahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan, […]
-
Terkesan Membingungkan, Pengusaha Minta DJP Gencarkan Sosialisasi Aturan Baru PPh 21
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan agar segera melakukan sosialisasi kepada pekerja terkait aturan tarif efektif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Pasalnya, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi melihat, aturan tersebut akan membingungkan bagi orang awam dan terkesan ribet. Apalagi, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah […]
WA only