NEWS
-
Lebih dari 8.000 WP Diawasi Secara Bersama oleh DJP, DJPK, dan Pemda
Sejak 2019 hingga Agustus 2023 ini sudah sedikitnya 8.277 wajib pajak menjadi sasaran pengawasan secara bersama-sama antara Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dan 207 pemerintah daerah (pemda). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (24/8/2023). Pengawasan bersama tersebut merupakan bagian dari kerja sama tripartit yang dijalankan oleh DJP, […]
-
Ditjen Pajak Sebut Tidak Ada Strategi Khusus Bidik Pajak Orang Superkaya
Pemerintah akan fokus mengejar pajak orang pribadi yang tergolong high wealth individual (HWI) atau superkaya pada 2024. Hal ini merupakan salah satu strategi optimalisasi penerimaan pajak pemerintah pada tahun depan. Meskipun demikian, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengatakan, sebenarnya tidak ada strategi khusus dalam rangka mengejar pajak orang superkaya. Pemerintah hanya akan melakukan […]
-
DJP Sumut I: Sanksi tegas untuk pengemplang pajak timbulkan efek jera
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) Eddi Wahyudi menegaskan, sanksi tegas yang diberikan untuk para pengemplang pajak bertujuan menimbulkan efek jera kepada pelaku. “Untuk itu, kami mohon dukungan dan kerja sama dari seluruh ‘stakeholders’,” ujar Eddi di Medan, Rabu. Selain itu, dia melanjutkan, sanksi juga dapat menimbulkan efek […]
-
Tak Puas dengan Pajak Barang Impor? Begini Cara Ajukan Keberatan ke Bea Cukai
Jakarta. Bea Cukai mengumumkan kepada masyarakat bisa berkonsultasi jika membeli barang dari luar negeri, tetapi tidak sesuai dengan pajak yang dikenakan. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan sudah menjadi tugasnya untuk melayani dan mengawasi importasi barang. Dalam pelayanan dan pengawasan barang kiriman dari luar negeri, Bea Cukai akan menghitung bea […]
-
Kerja Sama dengan DJP, Pemda Diminta Tidak Salahgunakan Data
Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) meminta pemerintah daerah (pemda) yang menjalin kerja sama pertukaran data dengan Ditjen Pajak (DJP) untuk menjaga kerahasiaan data. Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman mengatakan data perpajakan harus dikelola dengan baik, dijaga kerahasiaannya, dan tidak boleh disalahgunakan. “Tolong digunakan sebaik-baiknya dan jangan disalahgunakan, karena implikasinya ini masuk ke ranah pidana,” ujar Luky, […]
WA only