NEWS
-
Walau Lewat e-Tax Court, Sidang Pengadilan Pajak Terbuka untuk Umum
Sekretariat Pengadilan Pajak mengatakan persidangan di Pengadilan Pajak secara elektronik melalui e-tax court bersifat terbuka untuk umum. Tim Regulasi/Probis e-Tax Court Aniek Andriani mengatakan walaupun sidang dilakukan secara elektronik, pihak-pihak di luar pemohon banding dan terbanding dapat turut serta menyaksikan persidangan setelah mendapatkan izin dari majelis. “Kalau memang ada pihak yang menyaksikan jalannya persidangan, semua […]
-
Ada e-Tax Court, Sidang Bakal Digelar secara Elektronik
Kehadiranpengadilan pajak elektronik atau e-tax court bakal membuka ruang bagi Pengadilan Pajak untuk menggelar persidangan secara elektronik. Tim Regulasi/Probis e-Tax Court Aniek Andriani mengatakan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No. KEP-016/PP/2020 memungkinkan sidang dilakukan secara elektronik. Namun, keputusan itu dirilis dalam rangka merespons pandemi Covid-19. “Kalau sekarang itu default-nya sidang tatap muka. Dengan KEP-016/PP/2020, pimpinan merespons kondisi pandemi Covid-19 […]
-
Tidak Lagi Bekerja, Perlu Nonaktifkan NPWP? Simak Penjelasan DJP
Ada kalanya, seseorang baru mendaftarkan nomor pokok wajib pajak (NPWP)-nya saat mulai memiliki pekerjaan. Dengan begitu, seorang karyawan bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, termasuk melaporkan SPT Tahunan. Namun, bagaimana jika seseorang tidak lagi memiliki pekerjaan? Apakah NPWP perlu dinonaktifkan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Yang jelas, wajib pajak bisa berstatus nonefektif (WP NE) […]
-
Teknologi DJP Makin Canggih, Proses Restitusi Pajak Bakal Lebih Cepat
JAKARTA. Kementerian Keuangan memperkirakan proses restitusi pajak bakal makin cepat sejalan dengan pemanfaatan teknologi digital dan data yang lebih komplet. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan pemerintah ingin terus menyederhanakan proses restitusi agar lebih memudahkan wajib pajak. Menurutnya, pengajuan restitusi selama ini memerlukan waktu lama karena biasanya harus […]
-
Dengan Coretax System, Rasio Cakupan Pemeriksaan Bisa Jadi 100 Persen
JAKARTA. Pemerintah meyakini penerapan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS) akan membuat rasio cakupan pemeriksaan (audit coverage ratio) turut meningkat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan pemeriksaan wajib pajak nantinya dilakukan mesin sehingga terwujud konsep massive audit. Dengan konsep ini, cakupan pemeriksaan wajib pajak […]