NEWS
-
Ada Tambahan Penerimaan Pajak pada Mei 2022 dari Kebijakan Tarif PPN 11%
Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengatakan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April lalu telah menambah penerimaan pajak. Menurutnya penerimaan tersebut sudah terasa sejak Mei lalu, dan telah menambah penerimaan sekitar Rp 4,2 triliun. “Untuk PPN kemarin sudah meningkat tarifnya dan di 2022 ini […]
-
Lewat Jatuh Tempo, Saldo Rekening Wajib Pajak Akhirnya Disita KPP
TANJUNG BALAI KARIMUN, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun melakukan penyitaan dua aset wajib pajak berupa rekening di Kantor BCA Cabang Karimun, Kepulauan Riau pada 19 Mei 2022. Kegiatan penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) M. Faishal Makky dan Galfonso Siahaan ditemani Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. KPP […]
-
KP2KP Bagansiapiapi sosialisasi pajak transaksi online ke bendahara sekolah dan instansi pemerintah pusat
Bagansiapiapi, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bagansiapiapisosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-58, PMK-59 dan PMK-70 Tahun 2022 tentang aturan perpajakan atas transaksi online kepada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku subunit Dinas Pendidikan dan Bendahara Sekolah Swasta di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir, mulai Rabu pekan lalu. Kegiatan tersebut diselenggarakan KP2KP Bagansiapiapi total selama […]
-
Progres Pengembangan Sistem Inti Pajak Sudah 47 Persen, Ini Kata DJP
Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut progres pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) telah mencapai 47% pada saat ini. Suryo mengatakan pembaruan core tax system telah dimulai sejak 2020. Menurutnya, pembaruan itu akan mewujudkan proses bisnis inti administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi. “Ekspektasi kami atau target kami di bulan […]
-
Pemerintah Sudah Kucurkan 6 Paket Insentif Migas, Kurang?
Jakarta, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Tugas Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat ini masih mengajukan beberapa paket stimulus atau insentif ke pemerintah. Adapun dari sembilan paket yang diajukan masih terdapat tiga paket insentif yang belum mendapatkan persetujuan. Diantaranya yakni insentif berupa penghapusan biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak US$ 0,22 per MMBTU. Adapun pembahasan […]
WA only