Mindblown: a blog about philosophy.
-
Begini Kriteria WP PPh Tertentu yang Dikecualikan dari Pelaporan SPT
JAKARTA, Kring Pajak memberikan penjelasan perihal kriteria wajib pajak pajak penghasilan tertentu yang dikecualikan dari pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh). Penjelasan dari contact center DJP tersebut merespons pertanyaan dari salah satu warganet di media sosial. Adapun kriteria wajib pajak dengan penghasilan tertentu yang dikecualikan dari SPT PPh diatur dalam PMK 243/2014. “Wajib pajak dengan kriteria […]
-
RI Kantongi Pajak Ekonomi Digital Rp23,04 Triliun, dari Google Cs, Kripto, hingga Fintech
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp23,04 triliun hingga 31 Maret 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti merincikan, dari jumlah tersebut, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tercatat mencapai Rp18,74 triliun. “Jumlah tersebut berasal dari […]
-
Pemerintah Terima Rp 18,74 Triliun dari Pungutan Pajak Transaksi Digital
Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp 18,74 triliun per 31 Maret 2024. Jumlah ini diterima dari 154 perusahaan pemungut PPN PMSE. “Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran pada 2020, Rp 3,90 triliun setoran 2021, Rp […]
-
Ditjen Pajak Raup Rp 2,53 Triliun dari Pajak Fintech dan Kripto pada Maret 2024
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengumpulkan pajak dari bisnis fintech peer to peer (P2P) lending dan pajak kripto sebesar Rp 2,53 triliun hingga Maret 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu melaporkan, total penerimaan pajak pinjol atau fintech P2P lending pada Maret 2024 mencapai Rp 1,95 triliun. Penerimaan pajak […]
-
Ditjen Pajak Mematangkan Core Tax System
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersiap menerapkan core tax administration system (CTAS) mulai 1 Juli 2024. CTAS bakal menggantikan sistem lama yakni Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan sistem IT seperti CTAS sudah pasti mempertimbangkan aspek layanan ke- mudahan bagi wajib pajak […]
Got any book recommendations?
WA only