NEWS
-
Sempurnakan Probis Pajak,Kemenkeu Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK
Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam rangka menyelesaikan permasalahan perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP 2023 akan ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara pada masa mendatang. “Kami akan senantiasa mendorong penyelesaian permasalahan perpajakan melalui evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis untuk […]
-
Was-was Penerapan Pajak Anti Karbon dari Eropa
Penerapan kebijakan anti karbon atau Carbon Border Adjusmednt Mechanism (CBAM) di Uni Eropa (UE) berlaku efektif pada Januari 2026. Penerapan kebijakan ini bisa berdampak serius terhadap industri manufaktur, terutama industri pupuk, semen, besi dan baja, aluminium, dan kelistrikan. Dalam skema CBAM ini, UE menuntut kelima produk dan jasa tersebut, harus benar-benar dihasilkan melalui proses emisi […]
-
Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP
KPP Pratama Blitar, Jawa Timur mengundang 52 wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengikuti kelas pajak secara online. Melalui kelas tersebut, petugas mengingatkan kembali PKP lama terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan yang perlu dijalankan. Penyuluh KPP Pratama Blitar Asmi Kusworo menjabarkan sedikitnya ada 3 kewajiban yang perlu dijalankan PKP. Apa saja? […]
-
Besok Pagi, Aplikasi e-Bupot dan e-SKTD Tidak Dapat Diakses Sementara
Aplikasi e-bupot dan e-SKTD tidak dapat diakses untuk sementara waktu pada besok pagi, Sabtu (6/7/2024). Melalui laman resminya, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan pengumuman mengenai waktu henti (downtime). DJP menyatakan ada aktivitas yang perlu dilakukan untuk menjaga keandalan sistem serta meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). “Maka dengan ini kami informasikan untuk sementara aplikasi […]
-
74 Juta Wajib Pajak Sudah Jadikan NIK sebagai NPWP, Ini Pesan DJP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sudah ada 74 juta wajib pajak yang memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga 4 Juli 2024. Jumlah itu mencakup 99,1 persen dari total wajib perorangan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengatakan tersisa 668 ribu NIK yang belum mencocokkan […]
WA only