NEWS
-
Kemenkeu Yakin Insentif Pajak di IKN tak Menggerus Basis Penerimaan
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai, pemberian insentif pajak untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan mengganggu basis penerimaan yang sudah ada. Insentif tersebut utamanya diberikan untuk menarik lebih banyak pihak swasta untuk berinvestasi di IKN. “Prinsipnya adalah kita ingin melihat penanaman modal yang baru di IKN, lalu juga menimbulkan crowd […]
-
Ini Penyebab Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan Anjlok
JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada Januari hingga April 2024 sebesar Rp 624,19 triliun. Angka ini terkoreksi 9,29% secara tahunan (YoY) atau baru mencapai 31,38% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan kontribusi penerimaan pajak dari sektor pertambangan terkoreksi sangat dalam dengan neto sebesar 63,8% […]
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp624,9 Triliun per April 2024, 31,38 Persen dari Target
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencatat realisasi penerimaan pajak hingga April 2024 mencapai Rp624,19 triliun. Angka ini setara 31,38 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. “Penerimaan pajak sampai akhir April Rp624,19 triliun. Ini artinya 31,38 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa […]
-
Setoran Pajak hingga April Rendah Dibanding Tahun Lalu, Ini Kata Sri Mulyani
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan angka penerimaan pajak sampai April 2024. Setoran pajak mencapai Rp 624,19 triliun atau 31,38% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, angka ini terus meningkat dari awal tahun. Pada Januari 2024 setoran pajak mencapai Rp 149 triliun, lalu di Februari Rp 262 triliun, […]
-
Karyawan Kerja di IKN Gaji Bebas Pajak Sampai 2035!
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan tersebut salah satunya memberikan fasilitas kepada pegawai swasta berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). “Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan bersifat final,” seperti dikutip dari Pasal […]
WA only