NEWS
-
Akrobat fiskal dan jalan baru ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal selalu menjadi arena paling krusial dalam menentukan arah ekonomi suatu negara. Di tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan fiskal Indonesia mulai bergerak dengan gaya yang bisa disebut “akrobatik”, bukan dalam arti sembrono, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan di tengah tekanan yang saling bertentangan: kebutuhan pertumbuhan, tuntutan stabilitas, dan batas kemampuan fiskal negara. Langkah-langkah […]
-
Rekening Digital, Uang Elektronik, dan Kripto Dipantau Ditjen Pajak mulai 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan penerapan Amendments to the Common Reporting Standard (Amended CRS) sebagai langkah baru memperkuat transparansi keuangan internasional. Melalui kebijakan ini, Indonesia akan mulai memperluas pengumpulan dan pertukaran data keuangan lintas negara untuk tahun data 2026 yang hasilnya dipertukarkan pada 2027. “Langkah ini merupakan komitmen Indonesia dalam menjaga keterbukaan dan keadilan perpajakan global,” ujar […]
-
Ditjen Pajak Siapkan Skema Cooperative Compliance untuk Perusahaan Besar Mulai 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan pendekatan baru dalam pengawasan wajib pajak besar melalui konsep cooperative compliance mulai tahun depan. Melalui skema ini, perusahaan-perusahaan besar akan diajak membangun sistem kepatuhan pajak yang terintegrasi sejak tahap awal transaksi hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, […]
-
Ditjen Pajak Targetkan Kumpulkan Rp 9 Triliun dari Pajak Netflix CS di 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkirakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dari pelaku usaha luar negeri seperti Netflix hingga Spotify akan mengalami peningkatan. Hingga akhir 2025 nanti, pihaknya menargetkan bisa mengumpulkan sekitar Rp 9 triliun dari kebijakan tersebut. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai […]
-
Insentif PBB-P2 di DKI, Ringankan dan Hapus Denda hingga Akhir 2025
Jelang penghujung tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menyediakan insentif bagi masyarakat yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Insentif itu dijalankan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025, yang berlaku sejak 8 April hingga 31 Desember 2025. Kebijakan keringanan dan penghapusan sanksi administratif ini mewujudkan kepedulian Pemprov DKI […]
WA only