NEWS
-
Pajak Tumbuh 23,7%, Purbaya Sebut Defisit APBN 2026 Tetap Terkendali di 0,91%
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja APBN hingga Juli 2026 masih terjaga, tercermin dari penerimaan pajak yang bertumbuh serta defisit yang tetap terkendali. Dalam pidatonya pada acara pelantikan di Kementerian Keuangan, Purbaya mengatakan, penerimaan pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp 1.224,3 triliun. Angka tersebut tumbuh 23,7% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang […]
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.224 T, Purbaya Sebut Tak Ada Kenaikan Tarif
Penerimaan pajak hingga Juli 2026 telah mencapai Rp 1.224,3 triliun. Apa kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait hal itu? Angka tersebut mencatat pertumbuhan sebesar 23,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Purbaya, peningkatan penerimaan itu diperoleh tanpa adanya kenaikan tarif maupun penerapan jenis pajak baru. “Walaupun reaksinya sering keluar tuh, kita menerapkan pajak. […]
-
Tanpa Pajak Baru, Purbaya Benahi Administrasi untuk Genjot Penerimaan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru ataupun menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebaliknya, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan melalui pembenahan administrasi perpajakan, pengawasan, perluasan basis penerimaan, dan penutupan kebocoran. Purbaya mengatakan strategi tersebut menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat penerimaan tanpa menambah beban pungutan baru kepada masyarakat. “Sejak […]
-
Dipimpin Low Tuck Kwong, Kekayaan 10 Orang Terkaya RI Melebihi Penerimaan pajak 2027
Low Tuck Kwong pimpin daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes September 2026, mengalahkan kekayaan pendiri Grup Barito, Prajogo Pangestu dan pemilik Grup Djarum, Robert Budi Hartono. Faktanya, jumlah kekayaan 10 orang terkaya Indonesia termasuk Low Tuck Kwong, bersama Prajogo Pangestu, Robert Budi Hartono dan 7 orang lainnya lebih besar dibandingkan penerimaan pajak hingga Agustus […]
-
Pemerintah Perluas Jaring Pajak Digital
Pemerintah mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) pada Kamis (10/9). Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi digital lintas negara yang belum seluruhnya terjangkau melalui mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, empat bank BUMN atau Himbara telah siap […]
WA only