NEWS
-
Fenomena Flexing dan Kepatuhan Pajak di Era Media Sosial
Media sosial telah mengubah cara masyarakat menampilkan kehidupan sehari-hari. Jika dahulu pencapaian ekonomi cenderung disimpan sebagai urusan pribadi, kini berbagai bentuk kemewahan justru dengan mudah dipublikasikan melalui unggahan digital. Dari kendaraan mewah, barang bermerek, liburan eksklusif, hingga transaksi bernilai besar, semua dapat menjadi bagian dari konten yang dibagikan ke publik. Fenomena ini dikenal luas sebagai […]
-
Pemutihan Pajak Kendaraan di DKI Jakarta Resmi Dimulai, Catat Jadwalnya!
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta. Program ini berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat mendapatkan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya program pemutihan ini, wajib pajak hanya perlu membayar […]
-
Kepatuhan Pelaporan Pajak Seret, Ini Penyebabnya
Pemberian relaksasi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan hingga 31 Mei 2026 belum mampu mendongkrak secara signifikan tingkat kepatuhan pelaporan pajak nasional. Data hingga berakhirnya masa relaksasi menunjukkan jumlah SPT Tahunan yang telah diterima otoritas pajak mencapai 13.593.754 laporan. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 89% dari target […]
-
Aturan Baru Pajak UMKM, Influencer & Selebgram Tak Lagi Nikmati Tarif PPh 0,5%
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menambahkan sejumlah jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5%. Salah satunya adalah pembuat/pencipta konten pada media daring seperti influencer (pemengaruh) maupun selebgram. Untuk diketahui, otoritas fiskal telah menerbitkan aturan baru insentif PPh final UMKM sebesar 0,5% pada Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 tentang […]
-
PP 20/2026 Cegah Penyalahgunaan PPh Final UMKM oleh Usaha Besar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan revisi PP 55/2022 melalui PP 20/2026 bertujuan mencegah penyalahgunaan PPh final UMKM oleh perusahaan besar. Purbaya mengatakan selama ini skema PPh final yang ditujukan untuk UMKM masih kerap disalahgunakan oleh perusahaan besar. “Kalau naik kelas ya sudah, jangan minta yang murah-murah amat. Kan akal-akalannya dibagi-bagi perusahaannya. Ketahuan juga sekarang […]
WA only