NEWS
-
Awas Salah! Ini Penjelasan Lengkap DJP Soal Pajak UMKM
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjabarkan poin-poin penting Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, utamanya menyangkut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adapun menjabarkan lima poin krusial dalam kebijakan baru ini: 1. Fasilitas Tarif 0,5% dan Batas Omset Tetap Berlaku Fasilitas PPh Final UMKM sebesar 0,5% tidak dihapus. Batas omset yang dapat memanfaatkan […]
-
Ditjen Pajak Memblokir Saham Milik Lima Wajib Pajak dengan Tunggakan Rp 3,4 Miliar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerapkan ketentuan pemblokiran dan penyitaan saham milik penunggak pajak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-26/PJ/2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Inge Diana Rismawanti mengatakan hingga 8 Juni 2026, DJP telah melakukan pemblokiran atas aset saham milik lima wajib […]
-
Optimalkan Pajak, Purbaya Terus Benahi Coretax dan Perkuat Pengawasan
Pemerintah akan meningkatkan kepatuhan pajak, efektivitas coretax system, dan memperluas basis pajak untuk mengoptimalkan pendapatan negara pada 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpandangan optimalisasi pendapatan negara secara berkelanjutan perlu disokong oleh sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi. “Sementara itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, […]
-
PPh Final UMKM Diperketat, Purbaya: Usaha Besar Jangan Mau Murah Terus
Pemerintah menegaskan pengetatan pemanfaatan skema PPh final dalam PP 20/2026 tidak dimaksudkan untuk menghambat pengembangan UMKM. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (8/6/2026). Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai mereka yang merasa keberatan atas pembaruan skema PPh final UMKM melalui PP 20/2026 ialah pelaku usaha yang kerap kali […]
-
Pemda Kaji Penghapusan Piutang PBB-P2 Berusia Lebih dari 10 Tahun
Pemkab Kudus, Jawa Tengah berencana menghapus sebagian piutang PBB-P2 yang berusia lebih dari 10 tahun. Langkah tersebut dipertimbangkan karena banyak tunggakan lama yang sulit diverifikasi kebenarannya. Plt Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kudus Mohammad Fahmy Widhi Atmaji mengatakan total tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Kudus kini mencapai Rp40,3 miliar. Nilai tersebut merupakan akumulasi tunggakan pajak sejak 1995. […]
WA only