Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kepala Kanwil DJP Jakbar: Target Pajak Tak Pernah Tercapai Sejak 2008
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat Suparno mengatakan target penerimaan pajak tak pernah mencapai target dalam 12 tahun terakhir atau tepatnya sejak sunset policy pada 2008 lalu. “12 tahun sejak sunset policy pada 2008 target penerimaan pajak tak pernah tercapai,” ucap Suparno dalam media gathering Kanwil DJP Jakarta Barat, Jumat (26/11). Sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang hanya berlaku pada […]
-
Detail Perubahan 4 UU Perpajakan dalam UU HPP, Download di Sini
Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah diterbitkan. Undang-undang yang terdiri atas 9 bab dan 19 pasal tersebut mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Cukai. UU HPP juga memuat program penungkapan sukarela wajib pajak dan […]
-
Proyeksi Inflasi 2022, Indef Sebut Sejumlah Risiko Ini Perlu Diwaspadai
JAKARTA — Tingkat inflasi pada 2022 diperkirakan meningkat tinggi dibandingkan dengan capaian inflasi pada 2021, seiring pemulihan ekonomi domestik. “Indef memproyeksi tingkat inflasi pada 2022 sebesar 3,5 persen secara tahunan,” kata Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya, belum lama ini. Berly menjelaskan, ada beberapa faktor fundamental yang memicu tekanan inflasi pada 2022, misalnya […]
-
Kisah Pemilik Porsche Tak Punya NPWP, Kepergok Kantor Pajak
JAKARTA — Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo berbagi cerita mengenai salah seorang warga yang menggunakan mobil mewah Porsche tetapi tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kejujuran wajib pajak dalam penyampaian harta menjadi penting agar sanksi atau pidana tidak perlu muncul. Yustinus bercerita bahwa pada suatu ketika, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh data […]
-
Tak ingin wajib pajak dipenjara, Ditjen Pajak revisi aturan hukum perpajakan
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merevisi aturan hukum perpajakan yakni dengan merelaksasi sanksi administrasi. Kasubdit Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan tujuannya agar wajib pajak (WP) dapat mengembalikan kerugian negara daripada harus menelan konsekuensi atas tindakanya hingga berujung dipenjara. “Jadi kalau sampai gijzeling itu upaya terakhir sebelumnya pasti sudah diperingati. […]
Got any book recommendations?
WA only