Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sri Mulyani Bagikan Diskon Pajak, Bayar PBB Bisa 0%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan ketentuan baru yang memungkinkan para wajib pajak bisa mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ketentuan itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. PMK ini berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada 30 November 2023. […]
-
Pemadanan NPWP di Sumut I Capai 71%, Ini Kekhawatiran Masyarakat
Kendati telah diumumkan pemerintah sejak tahun 2022, masih banyak masyarakat yang belum memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga akhir 2023 ini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Utara (Sumut) I mencatat, per 7 Desember 2023 baru sekitar 71% wajib pajak (WP) di wilayahnya yang telah memadankan NPWP […]
-
DJP Sumut I: 71 persen wajib pajak padankan NIK-NPWP
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I menyatakan hingga 7 Desember 2023 sudah 71 persen atau 1,85 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri di wilayah itu memadankan NIK menjadi NPWP dengan status valid. “Kami mengimbau wajib pajak untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ini,” ujar Kepala Kanwil DJP Sumut I Arridel Mindra di Medan, Rabu […]
-
Hore! Sektor Usaha Ini Dapat Diskon Pajak dari Sri Mulyani
Sejumlah sektor industri berbasis sumber daya alam berhak mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Diskon pajak ini berkisar antara 75% hingga 100%. Insentif ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. PMK ini berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan pada […]
-
Ombudsman dan Ditjen Pajak Teken Perjanjian Kerja Sama
Ombudsman dan Ditjen Pajak (DJP) menyepakati kerja sama untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang perpajakan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang dilakukan Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dan Dirjen Pajak Suryo Utomo, Senin (11/12/2023). Penandatanganan PKS turut disaksikan Ketua Ombudsman Mokhammad Najih. “Ruang lingkup PKS ini di antaranya percepatan […]
Got any book recommendations?
WA only