NEWS
-
Pajak Digital Bakal Diperluas, Cek Transaksi yang Bakal Dipungut PPN
Pemerintah akan memperluas keterlibatan lembaga keuangan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri pada November 2026. Perluasan ini dilakukan melalui penambahan penerbit atau issuer dalam Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Dengan demikian, kebijakan yang akan berlaku dalam waktu dekat ini bukan merupakan pemberlakuan jenis pajak baru maupun […]
-
DJP Tegaskan Makna Khilaf untuk Hapus Sanksi Pajak Lebih Luas
Alasan kekhilafan wajib pajak yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak tidak terbatas pada kondisi yang tercantum dalam PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (2/11/2026). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakandirjen pajak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menghapus […]
-
DJP Buka Suara soal Transfer Bank Cs Kena Pajak Digital per 9 November
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal pemerintah bakal menerapkan pajak digital (digital taxation) pada 9 November 2026, termasuk dari aktivitas transfer perbankan. Pungutan pajak digital itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hashim Djojohadikusumo. Adik Presiden Prabowo itu mengungkap pemerintah berencana mengenakan pajak digital pada aktivitas transaksi keuangan, termasuk transfer bank, […]
-
Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp 12,72 triliun Hingga September 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 12,72 triliun sepanjang periode Januari-September 2026. Dari total penerimaan tersebut, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 9,54 triliun, disusul penerimaan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp 1,89 triliun. Sementara itu penerimaan pajak dari transaksi teknologi finansial […]
-
Komnas: Kebijakan Pajak Pembalut Harus Pertimbangkan Ketimpangan Ekonomi
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menanggapi polemik pajak pembalut. Komnas menegaskan kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan spesifik perempuan. “Kebijakan yang tampak berlaku sama bagi semua orang belum tentu menghasilkan dampak yang setara apabila tidak memperhitungkan ketimpangan ekonomi dan kebutuhan biologis perempuan,” kata Anggota Komnas Perempuan Sri Agustini saat dihubungi, […]
WA only